Mletiko!

Icon

Percikan pikiran seorang ekonom.

UN’s Revolution on Measuring Development

2 February 2012

Dear friends,

Good news. UN has started a great and important step to revise the measurement of development.  They will conduct a high-level forum on “Measuring the Unmeasurable: Challenge the Limits of Official Statistics” on 27 February 2012.

The following is a sample of the news, interviewing Porf. Paul Cheong, the UN’s statistician who leads the revolution in measuring development.

 “In order to remain relevant in a rapidly changing world, the statistical community has to continuously examine and push its own boundaries. Phenomena, which are not easily measurable today, may become important tomorrow, so we have to be prepared. In the past years it has become customary to explore ‘cutting edge’ issues in the format of a ‘high level forum’, which allows brainstorming and free-flowing exchange. In these discussions, we have to balance the desire to explore new ideas which may require new measurement tools and the need to preserve the credibility and reputation of official statistics.

This year’s event will focus on issues such as the measurement of happiness, well-being and ecosystem services and other difficult concepts. These are complicated topics with no clear measurement yardsticks. How to take the complex interaction between the environment and the economy into account and how to capture the level of well being in a country, which may include a high degree of subjectivity, will be discussed among the chief statisticians of the world.”

Related articles:

Your better life index
The Statistical Revolution is Finally Here

Advertisements

Filed under: economy, English, statistics, , , , , , ,

YOUR BETTER LIFE INDEX

 

Dear  Friends,

A New Era Has Come! Say good bye to National Income (GDP).

Read the following

OECD Launches Your Better Life Index

 

 
Best regards,
 
Aris  Ananta 

Filed under: economy, English, statistics, , , , ,

Widjojo Nitisastro and changes to development paradigms

The Jakarta Post
Sunday, January 31, 2010

Aris Ananta, Contributor, Jakarta

Widjojo Nitisastro is a humble man, not well known outside his circle. However, quietly, he made a very important contribution to the Indonesian economy, as the main architect of the Indonesian economy at the beginning of the New Order in 1966.

A book of his notes, Pengalaman Pembangunan Indonesia. Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastro (Indonesian Development Experiences. A Collection of Writing and Notes of Widjojo Nitisastro), was launched in Jakarta on Jan. 14.

Times change, and so do issues and challenges. In turn, paradigms must change too. History shows that crises often force us to adopt paradigm changes. Unfortunately, not all crises result in paradigm changes. Without paradigm changes, deeper and longer crises may occur. This phenomenon is also observed in the history of economic ideas. Read the rest of this entry »

Filed under: economy, English, publications, , , , , , , , ,

Ubah Paradigma Pembangunan Dunia

Aris Ananta

Tanpa adanya perubahan mendasar dalam paradigma pembangunan, dunia akan mengalami dua krisis besar dalam lima tahun mendatang: krisis finansial global jilid 2 dan krisis lingkungan akibat pemanasan global. Dampak krisis finansial jilid 2 pada perekonomian akan lebih besar daripada apa yang telah terjadi pada krisis finansial jilid 1. Selain itu, krisis finansial global jilid 2, yang diikuti dengan krisis ekonomi yang lebih mendalam, juga akan disertai dengan krisis sosial dan politik. Krisis jilid 2 ini hanya dapat dielakkan bila dunia berani dengan segara menata-ulang sistem finansial dunia. Beranikah kita semua menghilangkan atau mengurangi dengan drastis kegiatan spekulatif di sektor finansial, yang juga sering merambat ke sektor property, sektor energi, dan sektor pangan?

Krisis finansial yang terjadi di Dubai dua minggu yang lalu, kemudian diikuti kesulitan ekonomi di Yunani, Sepanyol, dan Itali mengurangi optimisme untuk mengelakkan krisis finansial global jilid 2. Kalau kesulitan ekonomi di Dubai dan beberapa negara di Eropa tidak dapat diisolagi, dan bahkan menyebar ke seluruh Timur Tengah dan Eropa, maka krisis finansial global jilid 2 dapat terjadi dalam waktu enam bulan mendatang. Semoga saja pesimisme ini tidak menjadi kenyataan.

Perdebatan di Kopenhagen dalan konferensi mengenai perubahan iklim yang sekarang masih berlangung tampaknya masih berputar pada paradigma bahwa perekonomian harus terus tumbuh dan tumbuh makin tinggi. Selain itu, diasumsikan juga bahwa pertumbuhan selalu membutuhkan emisi gas buang (emission of carbon dioxide). Dengan paradigma semacam ini, pengurangan emisi gas buang berarti pengurangan pertumbuhan ekonomi. Padahal, dalam paradigma ini, ekonomi harus selalu tumbuh dengan cepat. Terkesan bahwa belum ada kesadaran mendalam bahwa pemanasan global akan membawa seluruh dunia dalam mala petaka, siapa pun yang menghasilkan emisi gas buang. Belum tampak kesadaran penuh bahwa negara maju yang terus menghasilkan emisi gas buang, walau membayar banyak ke negara berkembang, dengan sendirinya juga akan mencelakakan mereka sendiri. Belum tampak kesadaran di negara berkembang bahwa kalau mereka terus menghasilkan emisi gas buang, mereka sendiri juga akan menderita. Yang terjadi di Kopenhagen masih lebih terfokus pada negosiasi jual beli “hak” menghasilkan emisi gas buang—suatu bisnis “sampah”.

Selama paradigma pembangunan dunia masih bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang cepat dan makin cepat, dan pertumbuhan diukur dengan pertumbuhan GDP, maka ancaman pemanasan global akan makin nyata dalam lima tahun ke depan. Bahkan, ada skenario yang amat pesimis, bahwa bencana dapat terjadi di tahun 2011 atau 2010.

Beranikah kita semua (dunika) segera mengubah paradigma pembangunan yang selalu bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang cepat dan makin cepat, tidak risau pada lingkungan, khususnya emisi gas buang? Beranikah kita semua menggunakan statistik selain GDP untuk mengukur keberhasilan perekonomian? Beranikah kita semua mengubah kurikulum di banyak departemen ekonomi di seluruh dinia.?

Sulit membayangkan apa yang terjadi bila skenario pesimis dari krisis finansial dan perubahan iklim tersebut akan benar benar terjadi.

Apa yang dapat Indonesia lakukan? Pertama, kita dapat memberikan ide ide ini ke dunia internasional dengan memanfaatkan forum seperti G-20. Kedua, Indonesia melaksanakan apa yang kita dapat laksakan dalam negeri untuk menata sistem finansial kita dan mengurangi emisi gas buang. Kita juga perlu mengurangi ketergantungan kita pada luar negeri, untuk mengurangi dampak krisis global pada perekonomian kita.

Di dalam negeri, kita dapat aktif menghilangkan atau mengurangi dengan drastis kegiatan ekonomi spekulatif, termasuk di sektor property, energi, dan pangan. Perbankan kembali ke habitatnya, yaitu menjadi perantara tabungan dan investsi. Perbankan jangan lagi ikut dalam kegiatan spekulatif. Bank Indonesia juga harus aktif menstabilkan inflasi asset, yang merupakan salah satu indikator penting terjadinya krisis finansial. Kita perlu mengkaji-ulang berbagai kegiatan yang berusaha mempercepat ekspansi perkreditan, baik untuk produksi dan, terutama, untuk konsumsi. Seberapa jauh kita perlu mengekspansi perkreditan? Sebarapa jauh kita perlu mendorong masyarakat kita untuk berhutang, berhutang, dan berhutang? Perhatikan bagaimana makin gencarnya bisnis di Indonesia mendorong konsumen Indonesia untuk berhutang, berhutang, dan berhutang; dan juga bagaimana pemerintah, perbankan, dan dunia internasional terus mendorong kita untuk berhutang, berhutang, dan berhutang dalam melakukan bisnis. Hutang memang kita perlukan, tetapi seberapa juah kita perlu berhutang?

Di sektor finansial kita juga perlu mengurangi pengaruh internasional pada perekonomian Indonesia. Misalnya, seberapa besar kita ijinkan arus modal keluar masuk ke Indonesia? Apakah tetap kita serahkan ke pasar yang berakibat bahwa sektor finansial kita amat rentan terhadap kegiatan spekulasi di dunia internasional? Maukah kita bahwa sektor finansial dan juga sektor ekonomi kita sangat dipengaruhi oleh kegiatan spekulasi di dunia interanasional?

Selanjutnya, kita perlu makin memperhatikan pasar dalam negeri kita. Banyak negara mengincar Indonesia sebagai pasar yang menarik. Mengapa kita melupakan pasar kita sendiri? Ekspor kita teruskan, tetapi jangan dijadikan primadona. Ini mengurangi ketergantungan kita pada perekonomian internasional, dan memanfaatkan pasar kita yang terdiri dari 230 juta penduduk.

Secara khusus kita perlu mengurangi ekspor untuk komoditi yang berkaitan banyak dengan emisi gas buang. Misalnya, ekpor minyak dan gas (termasuk batu bara) perlu dikurangi dengan drastis. Sebelum mendapatkan pengganti, minyak dan gas kita gunakah untuk kebutuhan dalam negeri, bukan untuk ekspor. Selain mengurangi emisi gas buang, mengutamakan konsumen dalam negeri (antara lain agar listrik tidak sering padam) juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat lebih penting dari pada pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan naiknya ekspor minyak dan gas.

Di dalam negeri, kita juga perlu makin aftif mengurangi emis gas buang, demi kepentingan rakyat Indonesia sendiri. Tidak relevan untuk mendiskusikan trade-off antara pengurangi emisi gas buang dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bukan tujuan pembangunan ekonomi kita. Kesejahteraan rayat, termasuk terjadinya lingkungan hidup yang baik, merupakan tujuan pembangunan ekonomi kita. Pertumbuhan ekonomi hanyalah salah satu alat untuk mensejahterakan masyarakat, dan bukan tujuan pembangunan ekonomi. Kita perlu kreatif mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan mengurangi secara drastis emisi gas buang.

Selama ini kita ikut aktif mencoba mengintegrasikan perekonomian kita dengan perekomian interansional. Tetapi, kita masih kurang memperhatikan integrasi perekonomian dalam negeri kita. Sudah saatnya kita memberikan perhatian yang jauh lebih besar pada integrasi perekonomian dalam negeri. Dengan terintegrasinya perekonomian dalam negeri, 230 juta penduduk Indonesia akan menjadi pasar yang makin kuat, dan juga sumber daya manusia yang luar biasa.

Saya menyarankan adanya berbagai statistik tambahan untuk mengukur keberhasilan perekonomian kita. Setiap tiga bulan, pemerintah perlu mengeluarkan dan mengumumkan statistik mengenai, kegiatan ekonomi spekulatif, inflasi asset, kemiskinan (termasuk inequality), kesehatan, dan lingkungan hidup (termasuk polusi udara, air, dan usaha pengurangi emisi gas buang). Statistik ini jauh lebih penting daripada statistik pertumbuhan ekonomi. Namun perlu pula disebutkan bahwa tentu saja kita masih membutuhkan statistik pertumbuhan ekonomi dan statistik lain yang selama ini telah dihasilkan. Perbedaannya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi sekedar alat untuk mensejahterakan masyarakat., bukan tujuan.

Selain statistik tersebut di atas, kita semua perlu memikirkan lebih lanjut statistik apa lagi yang perlu menjadi acuan pemerintah dalam pembangunan ekonomi lima tahun ke depan.

Filed under: Bahasa Indonesia, economy, Uncategorized, , , , , , , , ,

Korupsi Baik untuk Pertumbuhan Ekonomi?

Aris Ananta

Beberapa hari yang lalu saya berbincang dengan seorang kawan baru (bukan orang Indonesia). Dia mempunyai banyak bisnis di Indonesia. Menurut dia, korupsi itu baik untuk Indonesia. Kata dia, tanpa melakukan penyuapan, bisnis dia tidak dapat jalan di Indonesia. Menurutnya, orang seperti dia itu banyak.

Bayangkan, katanya, kalau orang orang seperti dia ini tidak dapat melakukan penyuapan! Berapa banyak proyek yang gagal dilaksanakan. Berapa banyak FDI (foreign direct investment) yang gagal masuk ke Indonesia. Dampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terasa. Maka, penyuapan (dan korupsi) itu baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bayangkan, katanya lebih lanjut, dampaknya pada ekspor Indonesia. Kalau FDI itu sebagian besar bergerak di bidang yang berorientasi ekspor, maka tanpa korupsi, ekspor pun akan turun. Kalau ekspor turun, pertumbuhan ekonomi akan turun.

Saya kaget mendengar uraian kawan baru ini. Saya katakan, pertumbuhan ekonomi seperti itu akan merusak rasa keadilan.

Saya bertambah kaget ketika dia menjawab “Itu soal ideologi!”

Saya terdiam sejenak, dan dengan agak emosi saya berkata “Please, do not promote corruption in Indonesia though it is good for your business and Indonesian economic growth”.

Kawan itu ganti agak kaget melihat reaksi saya. Namun, dia masih menerangkan lagi. Dia mengatakan bahwa tanpa korupsi kegiatan di Indonesia tak bisa jalan. Jadi, mau tetap miskin, atau lebih kaya walau dengan korupsi?

Saya lalu jelaskan pada dia bahwa kami mempunyai paradigma pembangunan yang berbeda. Saya seorang ekonom, tetapi saya tidak sependapat dengan growth oriented paradigm.

Saya jelaskan ke dia bahwa rakyat Indonesia sedang mempelajari demokrasi. Rakyat Indonesia suatu ketika akan marah besar kalau mereka sadar bahwa ada orang yang sengaja mendorong korupsi di Indonesia.

Kali ini teman baru saya itu benar benar kaget dengan reaksi saya. Dia diam saja. Rupanya, dia baru sadar bahwa teman barunya adalah orang Indonesia yang ingin melepaskan dari growth oriented paradigm.

Dia tampak menyesal sekali. Setelah itu, saya lihat, dia duduk termenung di suatu sofa.

Sampai di rumah, suasana dia termenung di sofa itu kembali muncul di benak saya. Saya jadi kasihan pada teman baru itu. Dia bukan pengusaha besar, dia bukan tokoh masyarakat.

Dia tidak dapat disalahkan….
Pengajaran ekonomi memang begitu…………..
Pertumbuhan ekonomi menjadi pengukur utama pembangunan.
Orang berlomba-lomba mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, apa pun caranya.

Beranikah kita, para ekonom, mengubah cara berpikir kita dalam melihat pembangunan ekonomi? Beranikah kita mengubah buku teks ekonomi makro kita?

Untungnya, dunia sudah mulai berubah. Dunia tampaknya sudah mulai bergerak untuk mengubah paradigma pembangunan.
Kita, orang Indonesia, jangan ketinggalan. Kita dapat menyumbang banyak untuk perubahan paradigma ini.

Kita mulai dengan Indonesia.

Singapura, 11 Oktober 2009

Filed under: economy, , ,

Arus Perubahan Paradigma Pembangunan Ekonomi Menguat

Tampaknya arus ke arah perubahan paradigma pembangunan ekonomi makin kuat. Makin banyak tokoh politik dunia mendukung usaha perubahan paradigma pembangunan ekonomi. Salah satunya adalah Nicholas Sarkozy, president Perancis.

Pada bulan Februari 2008, Sarkozy membentuk suatu komisi yang bernama ”Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress”. Komisi ini diketuai oleh Joseph Stiglitz, seorang pemenang hadiah Nobel dari Columbia University. Penasihatnya adalah Amartya Sen, seorang pemenang hadiah Nobel dari Harward University. Koordinatornya adalah Jean-Paul Fitsoussi, dari IEP Paris. Komisi ini bertujuan mengidentifikasi kelemahan GDP sebagai indikator pembangunan ekonomi dan sosial; mencari informasi untuk menghasilkan indikator yang lebih sesuai untuk mengukur pembangunan sosial; menilai feasibility penerapan pengukuran/ statistik alternatif; dan bagaimana menyajikan statistik yang baru tersebut dengan enak dan mengena. Komisi ini berpendapat bahwa apa yang kita ukur sangat mempengaruhi apa yang kita lakukan. Kalau pengukurannya salah, maka keputusan kita pun salah.

Pada tanggal 14 September 2009 lalu Sarkozy meluncurkan laporan yang dihasilkan oleh komisi ini. Laporan ini berisi berbagai saran untuk memperbaiki statistik pengukur pembangunan ekonomi dan sosial. Laporan itu terdiri dari tiga bagian penting: mengenai GDP, Mutu Kehidupan (Quality of Life), dan Pembangunan Berkelanjutan/ Lingkungan.

Laporan ini menyajikan berbagai kelemahan GDP dan memberikan saran perbaikan, termasuk bagaimana mengukur ”mutu” pembangunan, masalah distribusi pendapatan/ kekayaan, bagaimana memperluas pengukuran pembangunan dengan mencakup kegiatan bukan-pasar. Laporan ini menyarankan perubahan perspektif, dari ”produksi” ke ”kesejahteraan”. Kesejahteraan mencakup berbagai hal seperti: kebutuhan material (pendapatan, kekayaan, konsumsi), kesehatan, pendidikan, kegiatan pribadi (termasuk bekerja dan ”leisure”), political voice dan governance, hubungan sosial, lingkungan, dan ketak-amanan (ekonomi mau pun alam).

Laporan ini ditujukan kepada para tokoh politik, birokrasi, akademisi, dan aktfis. Laporan ini layak dibaca dan dipelajari lebih lanjut. Laporan ini dapat menjadi tonggak penting ke arah perubahan besar dalam paradigma pembangunan ekonomi dan pengajaran teori ekonomi (makro).

Laporan selengkapnya, yang terdiri dari kira kira 300 halaman, dapat dilihat di http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf accessed on 23 September 2009-09-23

Aris Ananta, 23 September 2009

Filed under: Bahasa Indonesia, economy, , , , , ,

Development Paradigms and Politics

Aris Ananta

Keynes had the opportunity to revolutionize economics theory because of the great depression in 1930s and, much more importantly, strong political support from Roosevelt, the then president of the US. It is natural that another revolution in economics theory will not be possible unless there is a strong political support. In the present situation, because of the world wide dominance of mainstream economics, taught in almost all universities, world wide political support is needed.

Interestingly, the present global crisis seems to have gathered some world political leaders to propose for a reform in the world economic structure. Leading economists have also been working reforming development paradigms.

By now, everybody knows that the rising defaults on sub-prime mortgage in the US in 2007 is just a trigger for the current global financial and economic crises. Many financial crises have occurred all over the world, mostly in emerging markets. All crises, including the current global crisis, are preceded with large inflow of foreign capital, very strong credit growth, too much leverage , and asset (mostly property) price bubbles. Then, asset prices collapse and financial crisis occurs.

The difference is that this current crisis did not start in an emerging market, but in the US, which had not experienced such a crisis since 1930s. Furthermore, unlike its predecessors, it is not only a regional crisis, but a global crisis.
Furthermore, the problem is not simply financial, but has spread to the (real) economy. In some economies, it already has some social and political implications. Simon Johnson (2009), a former chief economist of the International Monetary Fund (2007-2008), even argued that the interest of elite in financial market has contributed importantly to the crisis—even with the backing of governments. Therefore, political weight of the crisis was also great.

At the symposium “New World, New Capitalism”, hosted by French President Nicolas Sarkozy and former British Prime Minister Tony Blair in Paris in January 2009, financial-based capitalism has been attacked as “an immoral system”. Sarkozy argued that this kind of system has been diametrical to basic ideas of capitalism itself. Therefore, he argued, capitalism needs different values and accepts stronger role of governments. Blair recommended a search for a new financial architecture that is not based on maximum short-term profit. German Chancellor Angela Merkel proposed to look at the old German idea of “social market economy” and used it as a new international order.

The food crisis has also been given an alarming warning from some world leading politicians. A report for ministers of G-8 (Groups of Eight Nations), prepared in April 2009, mentioned a possible global permanent food crisis. Prices of agricultural products in many developing countries remained very high, not far from 2008 peak. The rising number of world population will also necessitate the fast increase of world food production, especially in developing countries. Otherwise, the world will face a structural food crisis, which will bring insecurity and instability in world politics. (Blas, 2009)

Will the world really come to prolonged depression, worsened by food crisis, which result in global insecurity and instability? Will the world be able to find the “exits” from the current crisis? If yes, will the recovery and, hopefully, boom be sustainable and there will be no repeat or even more severe crises in the future?

The “reality” was, however, better than expected. Government policies all over the word to avoid the worst scenario might have been fruitful. In June 2009, some “green shoots” had been observed and people started talking about recovery and post crisis economic policies. In August 2009, world recession might have been over with the positive second quarter growth rates in Hong Kong, Singapore, Japan, French, and Germany. As reported in the Asia Pacific Times (August 2009), business as usual had been seen again in Wall Street with “no regret”. Speculation with structured bonds, huge executive salaries and extraordinarily large bonuses had been back in Wall Street.

Yet, have we solved the fundamental issues resulting in the frequent but wider and deeper crises? If not, the usual pattern will be repeated: recovery, boom, large inflow of foreign capital, rising credit growth and so on—the usual boom-bust asset price cycle– before finally we face another and deeper crisis.

The “recovery” can be simply an harbinger for a deeper, wider, and longer financial, economic, and even social and political crises. Indeed, even during the month of August 2009, Asian markets went down again. Financial market investors may not have been confident on the sustainability of the rising global stock market. After the crash in 1929, stock market initially rose before another, and longer, collapse of the stock market. Therefore, more fundamentals issues underlying this business cycle should be found out. Or, should we just surrender to the “fact” that this cycle is normal and we cannot do anything about it?

Barack Obama, the president of the US was irked by the sense of no regret among the business in the Wall Street. He said to the actors in the Wall Street “You do not get the impression that the culture of behaviour has changed as a result of what has happened.”

Therefore, despite the “promising” signs, the need to reform financial sector remained strong. Ben Bernanke, the chairman of the US Federal Reserved urged on 21 August 2009 that the financial system needs a a structural reform, particularly in its regulatory framework. Otherwise, the lost in 2007-2009 will occur again.

In 14 August 2009 Nicolas Sarkozy, president of France, launched a report “Measurement of Economic Performance and Social Progress” produced by a panel of economists created by Sarkozy and Joseph Stiglitz, a Nobel Prize winner from Columbia University. The report urged the world to overhaul the standard measures of economic performance. Wrong statistics such as GDP may have made the society worse. An increase in GDP could be a mis-leading index of quality of life. For example, traffic jam, with its resulted pollution, may reflect the rise in sales of cars, which is an indication of a growing economy.

The panel recommends three things: adjustment of the measurement of GDP, creation of new statistics on well-being and happiness as well as on environmental and financial sustainability. Emphasis should also be given to the distribution of income and wealth as well as education and health. Angel Guria, the secretary general of the Organization for Economic Co-operation and Development, welcome the report and said that OECD was ready to help creating the new statistics.

Will there be more politicians joining hands in revolutionizing development paradigms? Will there be more economists brave enough to devote their time to revolutionize development paradigm, like what Keynes did in 1930s?

Unlike in 1930s, the solution for the current situation need an interdisciplinary approach. Will there be a sufficiently large number of non-economists joining the economists to produce an interdisciplinary development paradigm and will there be a significant number of economists willing to re-examine the mainstream development paradigms?

I hope this short note can “mletik” (spark) you to contemplate on this exiting, and important, endeavour.

Singapore, 19 September 2009

Filed under: economy, English, Uncategorized, , , ,



This site contains the writings of Aris Ananta & Evi Nurvidya Arifin. Click here to find out more about them.

We are researchers in the field of demography, social and economic statistics, and economics, focusing on Indonesia and Southeast Asia. Click here to find out more about OUR PUBLICATION .<br

Our research interest is the intersection of:

Categories

Archives

Visitors

  • 141,475

Our Books

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 93 other followers