Mletiko!

Icon

Percikan pikiran seorang ekonom.

POWERPOINT ON UNCOVERING INDONESIA’S ETHNIC DIVERSITY: THE NATIONAL, PROVINCIAL, AND DISTRICT LEVELS

6 December 2014

Dear Readers,

Indonesia is a very large country, with at least 600 ethnic groups. Utilizing the availability of statistics on ethnicity from 2010 Indonesia Population Census and the “New Classification of Indonesia’s Ethnic Groups”, Evi Nurvidya Arifin, Aris Ananta, and Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami attempt to uncover Indonesia’s ethnic diversity at the national, provincial, and district Levels. This is an ethno-demographic study, analysing ethnicity (in this case ethnic diversity) using statistics.

Uncovering Indonesia’s Ethnic Diversity is the powerpoint presented in an ISEAS public seminar, Singapore, 18 November 2014.

You may quote this powerpoint.

A short description of the seminar can be seen here.

Best regards,

Aris Ananta

Advertisements

Filed under: Demography, English, statistics, , , , , , , , , ,

Uncovering Indonesia’s Ethnic Diversity: Statistics at the National, Provincial, and District Levels

Mletiko, 14 November 2014

Dear Readers,

This is the title of a public seminar to be conducted by ISEAS on 18 November 2014, from 10.00 am – 12.00 noon, in ISEAS. This seminar presents some findings from a collaborative study between ISEAS and BPS- Statistics Indonesia on ethnicity. There will be three speakers in this presentation: Evi Nurvidya Arifin, Aris Ananta, and Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami.

Here is a short discription about the seminar.

The democratization process since 1998 has, among many things, broken a polical taboo on discourse about ethnicity. In the 2000 population census, the BPS – Statistics Indonesia was allowed to collect and publish data on ethnicity, the first time since Indonesia’s independence. The collection and publication of the statistics continued in the 2010 population census. At the same time the decentralization process has made ethnic identity more salient in Indonesia. Furthermore, rising population mobility has increased the likelihood that Indonesians meet with people from different backgrounds, including different ethnic groups.

However, there are only few detailed studies on Indonesia’s ethnic diversity based on demographic studies. This study adds to the literature on Indonesia’s ethnicity, by quantifying ethnic diversity at the national, provincial, and district levels.

Readers can also open Uncovering Indonesia’s Ethnic Diversity

Best regards,

Aris Ananta

Filed under: Demography, English, statistics, ,

Apa Arti Pertumbuhan Ekonomi 5,01 persen?

Aris Ananta

Mletiko, 6 November 2014

BPS baru baru ini mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan ke-3 tahun 2014 sebesar 5,01 persen. Artinya, dibanding dengan triwulan ke-3 tahun 2013, pendapatan nasional yang diukur dengan GDP naik dengan 5,01 persen.

Bloomsberg mengatakan bahwa angka ini lebih rendah dari 5,10 persen yang merupakan hasil survey yang dilakukan oleh Bloomsberg terhadap 26 ekonom.

Benarkah lebih rendah? Taksiran 26 ekonom itu memakai interval berapa? Taksiran BPS memakai interval berapa? Perbedaan dengan angka BPS sebesar 0,09 percentage point. Kalau angka 0,09 kita bandingkan dengan 5,10, perbedaannya adalah 1,8 persen. Dalam bahasa statistik, kita selalu bertanya, ini significant? Ini benar benar berbeda? Semua tergantung tingkat kesalahan 26 ekonom yang disurvey tersebut dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh BPS.

Lagipula, jawaban para ekonom itu merupakan harapan mereka, atau antisipasi mereka? Katakanlah perbedaan antara 5,01 dan 5,10 itu significant secara statistik. Lalu, siapa yang “salah”? Ini bukan pertanyaan yang mudah dijawab.

Ini bukan “cuma” angka, karena dapat mempunyai arti besar. Kita perlu lebih banyak statistikawan ekonomi, yang mau masuk lebih dalam ke arti statistik ekonomi dan perubahannya. (*)

Filed under: Bahasa Indonesia, statistics, ,

Mencari Orang Miskin: Bukan Tugas BPS

Aris Ananta

Mletiko, 2 September 2014

Beberapa tahun terakhir ini BPS (Badan Pusat Statistik) juga mendapatkan tugas untuk mencari siapa yang miskin, untuk dapat menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan sosial. Artinya, BPS telah mencari informasi mengenai individu yang miskin. Dan data ini diberikan ke pemerintah untuk kepentingan pemerintah, dalam hal ini program kemiskinan.

Tugas ini sebenarnya bertentangan dengan asas “kerahasiaan” (confidentiality) dari semua survey/ sensus yang dilakukan oleh BPS dan semua lembaga survey lain. Kalau responden tidak percaya pada “kerahasiaan”, informasi di survey/ sensus dapat dipertanyakan. Kalau responden tahu bahwa data individu mereka dapat diketahui orang lain, termasuk pemerintah, mereka dapat tidak mau memberikan informasi yang sebenarnya.

Dalam tiap survey/ sensus, semua data individu diberi kode, sehingga pengguna tidak pernah tahu apa pun mengenai seorang responden. Pengguna tidak akan dapat mengetahui apakah tetangganya miskin atau tidak, atau tetangganya berpendidikan apa, dari data survey/ sensus yang hanya memakai kode untuk menandai responden. Petugas survey/ sensus juga wajib merahasiakan informasi mengenai kode tersebut, seperti seorang dokter yang tidak boleh menceriterakan penyakit pasiennya ke orang lain.
Seyogyanya, pemerintah yang baru jangan menugaskan BPS untuk mencari orang miskin. Biarkan BPS melakukan survey/ sensus yang benar, yang menjaga kerahasiaan, yang rahasia kodenya tak dapat diakses oleh siapa pun, termasuk presiden, menteri, hakim, anggota DPR, wartawan, dan peneliti. Dengan demikian, responden akan berani menjawab dengan jujur, dan kejujuran responden ini akan meningkatkan mutu data statistik kita. Akibatnya, kita akan dapat memperoleh potret Indonesia yang lebih baik.

Baca juga (*)

Filed under: Bahasa Indonesia, poverty, statistics, , , ,

Untuk Tim Transisi. Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik: Suatu Tonggak Informasi Independen

Aris Ananta
Mletiko, 13 September 2014

Saya kaget mendengar usul bahwa BPS (Badan Pusat Statistik) akan digabung dengan Kementerian Dalam Negeri dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Alasannya, ketiga lembaga ini mempunyai misi yang sama. Menurut usulan ini, ketiga lembaga ini perlu digabung untuk menghemat biaya. Semoga apa yang saya dengar ini salah, dan BPS tetap independen seperti sekarang, langsung di bawah presiden. Misi BPS tidak sama dengan Misi Kementerian Dalam Negeri dan Misi Arsip Nasional Republik Indonesia.

Tugas BPS membantu seluruh penduduk Indonesia untuk dapat memahami keadaan mengenai Indonesia dengan benar, bukan sebagai alat pemerintah. BPS harus independen dari intervensi dan kepentingan pemerintah. Informasi yang dikumpulkan dan dikeluarkan oleh BPS harus independen, mencerminkan kondisi masyarakat yang sebenarnya, entah baik atau buruk untuk pemerintah. Independensi merupakan salah satu syarat penting yang harus dilakukan oleh BPS.

Syarat kedua, yang tidak kalah pentingnya, untuk mendapatkan informasi yang baik adalah “kerahasiaan” (confidentiality) responden. BPS harus dapat menjamin kerahasiaan data. Pemerintah atau kementerian apa pun harus menghargai prinsip kerahasiaan ini. Tak seorang pun mempunyai hak untuk mengetahui informasi individu seorang responden. Misalnya, BPS dapat menghitung berapa persen penduduk miskin di suatu kabupaten. Tetapi, BPS tidak boleh mengungkapkan bahwa si Didi adalah orang miskin, dan si Dadu orang kaya. Oleh sebab itu, data BPS tidak boleh digunakan untuk menentukan nama nama yang perlu bantuan kemiskinan, karena hal ini melanggar prinsip kerahasiaan. Read the rest of this entry »

Filed under: Bahasa Indonesia, Demography, economy, poverty, statistics, , , , ,

Unsustainable Development Trap

Aris Ananta

Mletiko, 9 September 2014

The UN has declared “The Future We Want” as sustainable development, rather than a growth oriented development.

If we follow the UN concept of “The Future We Want”, we need evaluate some economic concepts we often heard today. One of them is poverty trap or middle income development trap. Indonesia is often feared to fall into a middle-income development trap, being as a middle-income country for a very long time. However, this concept is very growth oriented. It needs to be evaluated to suit the UN’s concept of “The Future We Want”.

Therefore, we need to introduce the concept on “unsustainable development trap”, rather than poverty trap or middle-income development trap. Conceptually, country or a community is “trapped” in unsustainable development when it cannot escape from a situation of continuously destroying its own environment. When members of a community cut trees from their close-by forest, the forest may suffer and eventually harm the community itself. When the cutting of the trees is still minimum, the forest can recover the trees. But when the cutting become more extensive and intensive, the forest lost its ability to recover the trees. The community suffers. Then, it seeks other forest or natural resources to destroy. It is ironic, that people destroy their own resources simply to survive. Read the rest of this entry »

Filed under: economy, English, poverty, statistics, , , ,

Lembaga Survei Pendongkrak Popularitas

Ini Pengakuan Mantan Peneliti IRC soal Survei Pendongkrak Popularitas

Kompas, Jumat, 11 Juli 2014 | 09:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan peneliti Indonesia Research Center (IRC), Asep Saepuddin, mengungkapkan permainan di balik survei-survei yang dilakukan lembaga itu. Menurut Asep, untuk menentukan sebuah lembaga survei kredibel atau tidak, perlu dilihat dari jejak rekam dan metodologi yang dipakai lembaga itu.

Asep menuturkan, survei yang dilakukan IRC sering kali ditujukan untuk kepentingan politik tertentu, terutama saat pemilik IRC, yakni Hary Tanoesoedibjo, terjun ke dunia politik. Saat itu, sebut Asep, IRC menjadi alat penyokong untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas HT yang maju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto.

“Survei ini biasa dilakukan untuk dongkrak elektabilitas dan popularitas owner. Kadang dipakai juga untuk pilkada-pilkada, di mana HT di sana ikut meng-endorse sehingga terkesan ada peningkatan kinerja,” ujar Asep kepada Kompas.com, Kamis (10/7/2014) malam.

Tulisan selengkapnya, silakan baca.

Filed under: Bahasa Indonesia, statistics, , ,



This site contains the writings of Aris Ananta & Evi Nurvidya Arifin. Click here to find out more about them.

We are researchers in the field of demography, social and economic statistics, and economics, focusing on Indonesia and Southeast Asia. Click here to find out more about OUR PUBLICATION .<br

Our research interest is the intersection of:

Categories

Archives

Visitors

  • 141,475

Our Books

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 93 other followers