Mletiko!

Icon

Percikan pikiran seorang ekonom.

Untuk Tim Transisi. Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik: Suatu Tonggak Informasi Independen

Aris Ananta
Mletiko, 13 September 2014

Saya kaget mendengar usul bahwa BPS (Badan Pusat Statistik) akan digabung dengan Kementerian Dalam Negeri dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Alasannya, ketiga lembaga ini mempunyai misi yang sama. Menurut usulan ini, ketiga lembaga ini perlu digabung untuk menghemat biaya. Semoga apa yang saya dengar ini salah, dan BPS tetap independen seperti sekarang, langsung di bawah presiden. Misi BPS tidak sama dengan Misi Kementerian Dalam Negeri dan Misi Arsip Nasional Republik Indonesia.

Tugas BPS membantu seluruh penduduk Indonesia untuk dapat memahami keadaan mengenai Indonesia dengan benar, bukan sebagai alat pemerintah. BPS harus independen dari intervensi dan kepentingan pemerintah. Informasi yang dikumpulkan dan dikeluarkan oleh BPS harus independen, mencerminkan kondisi masyarakat yang sebenarnya, entah baik atau buruk untuk pemerintah. Independensi merupakan salah satu syarat penting yang harus dilakukan oleh BPS.

Syarat kedua, yang tidak kalah pentingnya, untuk mendapatkan informasi yang baik adalah “kerahasiaan” (confidentiality) responden. BPS harus dapat menjamin kerahasiaan data. Pemerintah atau kementerian apa pun harus menghargai prinsip kerahasiaan ini. Tak seorang pun mempunyai hak untuk mengetahui informasi individu seorang responden. Misalnya, BPS dapat menghitung berapa persen penduduk miskin di suatu kabupaten. Tetapi, BPS tidak boleh mengungkapkan bahwa si Didi adalah orang miskin, dan si Dadu orang kaya. Oleh sebab itu, data BPS tidak boleh digunakan untuk menentukan nama nama yang perlu bantuan kemiskinan, karena hal ini melanggar prinsip kerahasiaan.

Semua data harus sudah diberi kode sehingga pengguna data tak dapat mengetahui siapa para responden tersebut. Kalau syarat kerahasiaan ini tidak terpenuhi, masyarakat tidak akan menjawab kuesioner dari BPS dengan benar. Akibatnya, statistik yang dihasilkan pun tidak memberikan gambaran yang benar mengenai keadaan masyarakat. Masyarakat luas akan dirugikan dengan informasi yang tidak benar ini.

Maka, dalam kabinet yang baru, biarkan BPS tetap independen, langsung di bawah presiden. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia justru memperkuat BPS. Meningkatkan mutu para statistikawan di BPS. BPS juga perlu dibantu sehingga data yang dikumpulkan oleh BPS menjadi lebih berguna untuk masyarakat luas. Siapa saja dapat menganalisis dan mengevaluasi data yang dikumpulkan. Siapa pun dapat memberi saran data apa yang harus dikumpulkan, dan bagaimana mengumpulkan data tersebut. Semua keterbukaan ini tentu saja tidak boleh melanggar prinsip kerahasiaan.

Selama ini BPS telah bekerja keras melakukan pengumpulan dan penyebaran statistik mengenai kondisi kependudukan, ekonomi, sosial, politik, budaya dan berbagai hal lain. Sebagai seorang pengguna data statistik dari BPS, saya sangat senang dengan usaha dan prestasi BPS. Tentu saja, BPS tetap harus terus ditingkatkan.

Penggabungan dengan lembaga lain akan mengurangi independensi BPS dan kerahasiaan data yang dikumpulkan. Lebih lanjut, berkurangnya independensi dan kerahasiaan ini akan membuat statistikawan di BPS – yang selama ini bekerja keras dengan penuh kecintaan pada statistik – kecewa, karena pekerjaan mereka bertentangan dengan prinsip dasar pengumpulan statistik – independensi dan kerahasiaan.

Siapa yang rugi? Bukan hanya pemerintah Indonesia, tetapi seluruh rakyat Indonesia, karena kita semua tidak akan mendapatkan data yang benar mengenai masyarakat Indonesia. Memang, tidak murah untuk dapat mempunyai informasi yang benar. Tetapi, informasi yang benar itu merupakan hak asasi kita semua, warga negara Indonesia.

Maka saya usulkan agar BPS tetap independen, dan bahkan diperkuat. BPS janganlah dilihat sebagai alat pemerintah. Tugas BPS adalah mengumpulkan statistik yang benar untuk seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintah.

BPS selama ini telah menjadi salah satu tonggak penting dalam pemberian informasi yang benar. Independensi BPS merupakan salah satu cerminan demokrasi kita. Kita perlu terus tingkatkan hal ini. Semoga BPS makin jaya dan tetap berada langsung di bawah presiden, dan terus membantu proses pendemokrasian Republik Indonesia, melalui pengumpulan dan penyajian data yang independen, yang dikumpulkan dengan menjamin kerahasiaan responden.(*)

Filed under: Bahasa Indonesia, Demography, economy, poverty, statistics, , , , ,

12 Responses

  1. nurbudi says:

    Jika pemerintah adalah bintang film yang tenar jangan lupa ada peranan di balik layar yang mendukung ketenaran pemerintah tersebut. Salah satunya adalah data yang dihasilkan BPS.

    Tidak hanya dari segi data yang dihasilkan, tetapi para “kuli data” disadari atau tidak perannya sangat besar untuk mengedukasi masyarakat.
    Banyak variabel dari pertanyaan yang harus dijelaskan satu per satu kepada para responden. Contoh “Apakah rumah tangga ini memiliki BPJS ?” ketika masyarakat bertanya apa itu BPJS? maka dengan perlahan tapi pasti petugas dengan sabar menjelaskan satu per satu..
    Contoh lainnya “Berapa lama anak ibu diberi asi saja?” dan ketika masyarakat bertanya apa manfaat asi saja ? maka kembali si “kuli data” menjelaskan manfaat Asi eksklusif dan masih banyak contoh lainnya…
    “Kuli data” adalah jembatan dan penyambung lidah program pemerintah. Merekalah yang ikut menyukseskan sang “artis pemerintah” bisa melakoni perannya dengan baik. Ya…”kuli data” itulah para petugas lapangan BPS.

    Namun sayang keberadaan mereka jauh dilupakan dan itulah mengapa saya sebut “kuli”.
    Dilihat dari sisi pendapatan dengan beban yang dipikul terlalu berat dan mereka bekerja harus dengan taruhan nyawa.
    Lihat saja ketika pemerintah menaikkan harga BBM lalu diikuti program bantuan, lalu siapa yang paling kena imbas atas kemarahan rakyat??? salah satunya adalah para “kuli data” yang jelas-jelas dimoment yang tidak tepat harus menghadapi tekanan pada saat mendata penduduk sasaran penerima subsidi langsung. Belum lagi bagaimana ketika mereka mengumpulkan data di daerah sulit berjalan berhari-hari di tengah hutan, menyeberang sungai berarus deras tanpa pengaman, mendaki gunung dari desa ke desa hanya berpegang rumput ilalang…

    Ya hanya Profesional, Integritas dan Amanah demi DATA yang mencerdaskan bangsa.

    Semoga sang “artis” pilihan rakyat tidak lupa jasa para kuli data yang juga ikut bagian memilih sang “artis” karena mereka yaqin akan ada perubahan yang lebih baik untuk dia dan masa depan bangsa.

  2. rahadikiki says:

    Kalau semua pegawai bps seperti mas nurbudi, saya yakin data bps tidak akan ada tandingannnya.
    Tapi kenyataan dilapangan tidak demikian. Sebagai perangkat desa, pengguna data dan pernah menjadi mitra pendataan bps, saya tahu benar cara kerja organik bps. Sebagai contoh “updating listing yang seharusnya dilakukan door to door, hanya dilakukan dengan mencari informasi dari perangkat desa setempat” Dan bukan rahasia umum, itu dilakukan oleh semua organik bps di kabupaten kami, dan bisa jadi se-provinsi kami. Setiap datang, mereka hanya sibuk dengan bukti kunjungan, stempel, tanda tangan dan foto selfie, bukan melakukan pendataan yang sebenarnya sebagai tugas utama mereka. Diskusi merekapun kini hanya tentang besaran tunjangan kinerja, bukan data.
    Sebaliknya, kalau kami minta data, sering mereka jawab “masih diolah di bps tingkat II, belum disetujui bps provinsi, belum di rilis bps pusat”
    Apakah ini yang disebut AMANAH, INTEGRITAS dan PROFESIONAL ?
    Di setiap dokumen bps ada tulisan “data mencerdaskan bangsa”, mungkin perlu ditambah “data juga bisa menghancurkan bangsa”

    • mletiko says:

      Sdr Rahadikiki yang cermat,

      Saya juga mendengar seperti yang anda katakan. Listing memang tidak dilakukan door to door, karena yang door to door sudah pernah dilakukan sebelumnya. Saya mendengar bahwa yang kini dilakukan oleh BPS memang bukan door to door lagi, karena sekedar updating, dari data yang pernah mereka miliki. Namun, setahu saya, untuk pengumpulan data, mereka melakukan door to door.

      BPS memang masih mempunyai banyak kelemahan. Di pihak lain, mereka juga telah bekerja keras dan sering dengan penuh rasa cinta pada pekerjaan mereka. Masukan dari anda sangat berguna, untuk melihat lagi, seberapa sering kita cukup melakukan “update” untuk listing, atau seberapa sering kita harus melakukan door to door listing.

      Mungkin, ada ahli sampling yang dapat memberikan komentar?

      • kiyenyonk says:

        FYI, updating itu memang mestinya door to door. kalau ke perangkat desa, ada kemungkinan data kurang up to date. misalnya ada yang pindah tapi tidak lapor ke perangkat desa, ini akan berpengaruh ke hasil listing.

        kalau soal permintaan data yang ditanggapi dengan “data masih diolah”, memang kenyataannya seperti itu. alurnya seperti ini: petugas di tingkat kabupaten melakukan survei –> hasil survei dientry di tingkat kabupaten –> hasil entry dikirim ke provinsi, divalidasi lalu dikirim ke pusat –> pusat mengkompilasi, mengolah data menjadi informasi lalu menganalisis –> pusat mengirim data final ke provinsi –> provinsi mengirim data final ke kabupaten. kalau pihak BPS kabupaten mengatakan kalau data masih diolah di pusat, itu bukan karena mereka “pelit” atau “malas” melayani, tapi memang karena belum ada data finalnya. misalnya data ketenagakerjaan tingkat kabupaten tahun 2013, baru rilis menjelang pertengahan tahun 2014. kalau minta datanya pada bulan Januari 2014, jelas datanya belum tersedia.

    • blogila4u says:

      mas rahadikki, trims kritiknya. BPS punya SOP yang benar benar ketat dan tidak boleh dilanggar dalam kegiatannya, Setiap kegiatan survey atau sensus akan selalu ada supervisi berlapis ke lapangan mulai dari bps tingkat kab dan provinsi. Maka dari itu kemungkinan melanggar SOP sudah pasti cepat ketahuan. Untuk kasus mas rahadikki, setau saya listing kegiatan besar BPS harus dilakukan door to door juga.Jika merasa ada yang aneh mohon dilaporkan ke BPS provinsinya,pasti ditindak karena BPS tidak menganggap remeh masalah moral hazard.

  3. Apriliani_00 says:

    Saya masih ingat pernyataan Bapak di salah satu workshop grand design bahwa BPS bertugas untuk “memotret” kondisi saat itu bukan “melukis”, artinya bahwa yang disajikan adalah merupakan kondisi riil di lapangan saat itu (asal motretnya nggak pakai camera360 yak, hehehe…). Prinsip ini yang bisa menjaga independensi BPS dan saya tahu, BPS berjuang keras memegang prinsip ini. Saya bukan ahli sampling Bapak, tetapi saya cukup tergelitik untuk merespon komentar dari Sdr Rahadiki. Sdr Rahadikiki, terima kasih atas perhatian dan apresiasinya, walaupun pahit info2 semAcam ini akan manis ujungnya jika BPS mampu merespon secara positif, bahwa BPS selalu melakukan evaluasi terhadap kegiatan2 yang dilaksanakan, bahwa perbaikan diupayakan untuk menyajikan informSi yang akurat termasuk mengenai kegiatan updating ini. BPS memberikan perhatian khusus terhadap praktek2 di lapangan, termSuk aplikasi kegiatan updating di lapangan. Sedang didiskusikan dan disusun rencana untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan updating ini, dirancang suatu prosedur untuk mendeteksi adanya kemungkinan ketidakwajaran dalam pelaporan hasil updating. Diharapkan prosedur ini bisa segera diaplikasikan untuk kegiatan survei mendatang.

  4. Noy says:

    Saya termasuk yang mendukung agar BPS tetap menjadi lembaga independen seperti saat ini. Titik beratnya seperti yang diutarakan penulis, bahwa BPS harus terlepas dari berbagai kepentingan akan data/statistik (naik, turun, atau stagnan) agar dapat menghasilkan angka yang netral dan objektif. Tanpa semangat independensi ini, data/statistik hanya akan menjadi ‘alat’ bukan potret.

    Kalau berbicara tentang para penggiat data/statistik di BPS, mulai dari level pengumpulan data sampai penyajian, bahkan analisis data/statistiknya, harapannya tentu saja mereka bekerja sesuai nilai-nilai inti BPS: profesional, integritas, dan amanah. Apalah artinya data/statistik yang dihasilkan jika pengumpulan datanya dilakukan tanpa mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Untuk itu saya setuju agar BPS terus membenahi diri dan diperkuat di berbagai sisi agar data/statistik yang dihasilkan lebih berkualitas.

    Mengenai apa yang disampaikan Sdr Rahadikiki tentang perilaku petugas dalam melakukan listing rumah tangga yang seharusnya door to door (dari rumah ke rumah) semoga ke depannya tidak terjadi lagi hal yang demikian karena jelas menyalahi kaidah/metode yang ditetapkan. Namun, jika ternyata metode listing itu memang ditetapkan dengan terlebih dahulu mengumpulkan informasi dari aparatur/perangkat wilayah setempat maka cara itu tidaklah salah. Ada metode listing yang disebut snowballing dimana petugas mengumpulkan informasi nama-nama rumah tangga (misal rumah tangga usaha pertanian) dari aparatur setempat terlebih dahulu, kemudian mendatangi dan mendata rumah tangga yang namanya disebutkan. Di rumah tangga yang didatangi, petugas kembali menanyakan keberadaan rumah tangga usaha pertanian lainnya, dan begitu seterusnya. Jadi tidak semua rumah tangga didatangi, namun prinsip dasarnya petugas tetap harus melakukan pendataan/pengumpulan data langsung dari rumah tangga yang bersangkutan secara door to door.

    Dari yang sedikit saya ketahui, listing dan updating, keduanya digunakan untuk mendapatkan data keberadaan rumah tangga dalam suatu wilayah kerja petugas (blok sensu). Perbedaannya terletak pada tercetak/tidaknya daftar nama rumah tangga pada dokumen. Pada listing, tidak tercetak daftar nama rumah tangga sehingga petugas harus menuliskan nama-nama rumah tangga. Pada updating, sudah tercetak daftar nama rumah tangga dan petugas memutakhirkan keberadaan rumah tangga tersebut ditambah dengan menuliskan nama-nama rumah tangga baru yang belum namanya belum tercantum.

    Penerapan listing/updating ini hampir selalu muncul di kegiatan. pendataan BPS. Dengan banyaknya pendataan, semoga petugas di lapangan tetap semangat dan bekerja sesuai kaidah yang ditetapkan, animo masyarakat dalam memberikan jawaban tetap tinggi, dan data/statistik yang dihasilkan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat untuk berbagai kepentingan.

    • mletiko says:

      Teman teman yang baik,

      Senang sekali mendapat komentar dari teman teman. Ini semua memperlihatkan betapa tingginya perhatian kita pada statistik. Suatu hal yang menggembirakan. Saya yakin, hal ini akan menjadi masukan penting untuk teman teman di BPS.

      Semoga mutu statistik kita terus bertambah baik.

      Salam,

      Aris Ananta

  5. rusman@yahoo.com says:

    Mungkin yang perlu direformasi orang-orangnya BPS….

    • mletiko says:

      Pak Rusman yang penuh perhatian,

      Kelemahan utama teman teman di BPS adalah kurangnya kemampuan mereka untuk menceriterakan pekerjaan mereka dan statistik yang mereka hasilkan. Akibatnya, banyak orang salah mengerti dengan statistik yang mereka hasilkan dan apa yang telah mereka lakukan.

      Saya bukan orang BPS, tetapi saya amat tahu sebagian besar dari mereka bekerja dengan serius dan penuh dedikasi. Mereka juga selalu ingin belajar dan mendengar masukan dari orang lain.

      Mereka sangat mengharapkan komentar dari para pengguna data untuk perbaikan data statistik, milik kita semua.

      Salam,

      Aris Ananta

  6. SnowBall says:

    Hari-hari menjelang ditetapkan kabinet menjadi sesuatu yang ditunggu oleh insan BPS. Sebagai insan BPS yang sudah lama menekuni dunia pertatistikan saya lebih tertarik mengomentari dampak bila BPS dilebur dengan institusi pemerintah lain (Mendagri dan Arsip Nasional) ketimbang membahas bagaimana nasib kami kedepan.

    Banyak data penting yang dihasilkan BPS yang digunakan pemerintah maupun swasta dalam menetukan kebijakan strategis dalam berbagai hal.
    Sulit dibayangkan apabila BPS digabung Mendagri (pemda ?), tentu akan terjadi intrik dan tekanan psikologis bagi petugas yang terlibat dalam proses menghasilkan data, karena data yang dihasilkan juga bisa menjadi indikator kinerja pemerintah.
    Dengan kondisi seperti ini prediksi saya data pemerintah sepenuhnya akan tidak dapat dipercaya lagi.

    Saya adalah pelaku dan saksi atas perjuangan teman-teman di BPS yang begitu semangat dilapangan dalam upaya mewujudkan visi BPS mewujudkan “data statistik terpercaya untuk semua”.

    Semua pejabat di BPS adalah pejabat karier yg menggeluti dunia statistik mulai dari masuk BPS, bahkan sebagiannya adalah lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Bisa disebut dunia statistik sudah mendarah daging bagi kami.
    Agak menyesakkan memang ketika beberapa pihak pernah mencurigai kami “bermain” dengan pemerintah dalam hal data. Karena sesungguhnya menghasilkan data yang berkualitas bagi kami merupakan kepuasan yang sangat tinggi nilainnya.

    Mudah-mudahan usulan ini bukan dilatarbelakangi atas ketidaksukaan kepada BPS atas dasar kecurigaan tadi.
    Saya berharap tim transisi kabinet adalah orang2 yang profesional, paling tidak mengerti pentingnya data.

  7. chotib says:

    Pak Aris, BPs itu tetap sebagai “alat’ Pemerintah. hanya penggunaan alatnya yang harus diperbaiki, apakah sebagai alat untuk kekuasaan semata atau sebagai alat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Our Books

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 89 other followers

%d bloggers like this: