Mletiko!

Icon

Percikan pikiran seorang ekonom.

AZAB DARI ASAP: SIAPA BERTANGGUNG-JAWAB?

Aris  Ananta

27  Juni 2013

Asap telah membaw azab, khususnya mereka yang terkena hembusan asap dari hutan/ perkebunan yang terbakar di Sumatra.  Azab itu makin terdengar nyaring ketika yang terkena adalah para elit.  Ketika asap menyelimuti Dumai, Riau, azab orang orang disitu tidak diketahui oleh orang orang di dunia, bahkan di Indonesia sendiri.  Kalau pun terdengar, perhatian tidak besar. Pemerintah Indonesia pun tidak memberikan perhatian yang memadai.

Namun, ketika masyarat di luar Indonesia, yang mempunyai kekuatan ekonomi dan politik yang besar,  terkena, perhatian masyarakat, termasuk di Indonesia, pun meningkat. Lihatlah berita dan diskusi di media Indonesia mengenai hal ini, setelah azab dari asap ini merambah ke negara lain.

Pemerintah Indonesia mulai mendapat tekanan dan mulai bergerak untuk memadamkan kebakaran itu. Ironis, usaha untuk memadamkan kebakaran di Indonesia, yang membawa petaka untuk masyarakat Indoensia, baru terjadi setelah orang luar memprotes, karena orang luar ikut terkena dampak kebakaran itu. Kalau saja orang luar tidak terkena dampak asap, apakah usaha memadakam kebakaran belum dimulai?

Perang mulut antara petinggi Indonesia dan petinggi negara lain pun telah terjadi. Masing masing ingin terlihat bersih di depan rakyat mereka. Emosi sebagian masyarakat Indonesia dan negara lain pun ikut terbakar, dan dapat memperburuk hubungan antar negara tetangga.

Karena berdampak ke negara lain, pemerintah Indonesia telah dituduh telah tidak bertanggung-jawab secara internasional. Korupsi dan kelemahan dalam hukum di Indonesia dituding sebagai biang keladi. Maka, Indonesia dituntut untuk memberantas korupsi dan berani menerapkan hukum, dengan melarang dan menghukum mereka yang membakar hutan/ perkebunan.

Petinggi Indonesia berpendapat bahwa para pengusaha harus ikut bertanggung-jawab. Tanpa para pengusaha, tak akan terjadi kebakaran seperti ini. Mereka lah yang menyebabkan kebakaran, memanfaatkan kelemahan pelaksanaan hukum di Indonesia. Pengusaha ini sebagian adalah orang Indonesia, sebagian lain dari negara yang kini terkena asap.

Namun, kelemahan hukum dan merajalelanya korupsi dapat menyulitkan Indonesia untuk dapat memberikan bukti hukum yang kuat bahwa pengusaha asing telah melakukan penyuapan di Indonesia dan ikut bertanggung-jawab dalam kebakaran yang kini terjadi. Proses pembuktian secara hukum ini akan membutuhkan waktu yang lama.

Mungkin, kita dapat mengetuk hati nurani para pengusaha, dari Indonesia atau luar Indonesia, untuk jangan lagi menyuap pejabat Indonesia. Jangan memanfaatkan catat hukum di Indonesia untuk melakukan bisnis.  Ini semua demi kepentingan rakyat Indonesia dan rakyat tetangga.

Para petinggi Indonesia pun tidak perlu kuatir dengan turunnya FDI (foreign direct investment), dan kemudian turunnya pertumbuhan ekonomi gara gara para pengusaha asing tidak mau datang.  Kemampuan Indonesia untuk menolak FDI yangmerusak lingkungan akan bermanfaat untuk Indonesia dan negara tetangga. Negara tetangga dapat membantu Indonesia dengan memberitahu warga mereka untuk tidak melakukan penyuapan di Indonesia dan tidak melakukan kegiatan yang merusak lingkungan.

Namun, selama produk dari industri perkebunan itu menguntungkan, maka para pebisnis (baik Indonesia atau asing)  tetap akan melakakan pembakaran hutan/ perkebunan dengan apa pun caranya. Satu  cara yang dapat mengakhiri hal ini adalah memboikot seluruh produk yang mereka hasilkan. Perlu pendidikan luas ke masyarakat di dunia, produk apa yang mereka hasilkan. Barang konsumen apa saja mereka hasilkan. Dengan menurunnya permintaan untuk barang mereka, maka usaha pembakaran hutan/ perkebunan akan berkurang.

Berdebat di media masa mengenai siapa yang salah, siapa pun yang melakukan, akan  merugikan semuanya, dan justru membuat luka dalam hubungan antar-negara, antara masyarakat Indonesia dan masyarakat negara lain. Hal ini tidak akan menyelesaikan masalah.

Masalah azab dari asap ini juga salah satu contoh bahwa pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (GDP) tidak memberi perhatian yang besar pada dampak lingkungan.

Mari kita katakan selamat tinggal pada GDP (Gross Domestic Product – pendapatan nasional), dan kita katakan selamat datang pada GDW (Gross Domestic Welfare – kesejahteraan nasional). Dengan berorientasi pada GDW, masalah lingkungan dan keadilan (yang terkoyak karena korupsi dan lemahnya penerapan hukum) akan mendapat perhatian yang besar.

Para ekonom perlu segera mengkaji-ulang apa yang mereka ajarkan. (*)

Filed under: Bahasa Indonesia, economy, , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Our Books

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 89 other followers

%d bloggers like this: