Mletiko!

Icon

Percikan pikiran seorang ekonom.

“JUMLAH ANAK YANG DIINGINKAN” DAN ISU “PELEDAKAN PENDUDUK”

Aris  Ananta

Untuk MLETIKO, 8 Februari 2011

Akhir akhir ini di Indonesia terdapat perdebatan di kalangan pengamat isu kependudukan di Indonesia. Satu kelompok sangat aktif menyuarakan adanya ancaman peledakan penduduk di Indonesia seperti yang terjadi 40 dan 30 tahun yang lalu. Mereka rajin menakut-nakuti pemerintah dan wakil rakyat akan kemungkinan  terjadinya peledakan penduduk di Indonesia. Mereka mengatakan bahwa ancaman ini muncul karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap isu keluarga berencana  sejak reformasi yang dimulai di tahun 1998. Dana untuk BKKBN juga makin sedikit.

Kelompok ini mengutip beberapa statistik kependudukan untuk memperlihatkan ancaman tersebut. Mereka menyebut jumlah penduduk hasil sensus 2010,  angka pertumbuhan penduduk tahunan di periode 2000-2010, dan jumlah bayi yang lahir tiap tahun di Indonesia. Kelompok pertama ini merasa berhasil dengan strategi “menakut-nakuti” pemerintah dan anggota DPR dengan “ancaman peledakan penduduk”. Kata mereka, kini pemerintah dan DPR telah memberikan perhatian yang lebih besar pada isu kependudukan. Dana untuk program kependudukan juga meningkat.

Kelompok kedua, yang sebagian besar adalah demografer, mencoba melihat statistik itu dengan lebih mendalam. Mereka memperlihatkan bagaimana membaca statistik/ angka yang disebut kelompok pertama itu. Mereka menyimpulkan bahwa tak ada peledakan penduduk di Indonesia. Ancaman peledakan penduduk pun tidak ada. Yang dapat terjadi justru adalah Indonesia akan mengalami kekurangan tenaga kerja kira kira 30-40 tahun ke depan. Peledakan penduduk lanjut usia justru merupakan ancaman yang serius di Indonesia, terutama di beberapa propinsi dan kabupaten.  Beberapa tulisan yang mencoba menjelaskan angka/ statistik itu dapat dilihat di mletiko. Lihat “tulisan terkait” di bawah tulisan ini.

Kelompok pertama kemudian juga menunjukkan “data” lain. Mereka katakan bahwa di desa desa mereka sering melihat jumlah anak yang banyak. Tetapi, pengamat ini mungkin belum bertanya, jumlah anak yang “banyak” itu lahir dari berapa banyak ibu.  Dalam analisis kelahiran, kita melihat jumlah anak per ibu, bukan jumlah anak di suatu desa.

Selain itu, juga tidak jelas berapa banyak yang disebut “banyak” oleh kelompok pertama ini. 30-40 tahun yang lalu adalah lumrah melihat  seorang Ibu mempunyai 6 sampai 8 anak. Sekarang 3-4 anak sudah dikatakan banyak. Itu mungkin sebabnya si pengamat mengatakan jumlah kelahiran di suatu desa masih tinggi, karena ia membandingkannya dengan kondisi Indonesia saat ini  yang sudah mempunyai angka kelahiran yang rendah. Maka ia kaget kalau melihat  ada orang orang yang masih mempunyai 3 atau 4 orang anak.

Kelompok pertama juga menanyakan ke orang di desa tersebut, mereka ingin punya anak berapa? Pengamat dari kelompok ini mendapatkan jawaban yang mengejutkan, yaitu antara 4 dan 5 anak. Maka, menurut pengamat ini,  “data”  ini merupakan petunjuk apa yang akan terjadi masa depan. Dengan keinginan jumlah anak yang besar itu, menurut kelompok pertama ini, maka Indonesia mendapat ancaman peledakan penduduk.

Kelompok kedua kemudian mempertanyakan, apakah sampel di “desa” itu representatif untuk Indonesia? Berapa persen ibu ibu di Indonesia yang menginginkan jumlah anak yang besar itu?  Ibu ibu yang ditanya itu umur berapa, dan sudah mempunyai anak berapa? Semakin tinggi usia ibu, dan semakin banyak anak yang sudah dilahirkan, akan semakin besar jawaban untuk jumlah anak yang diinginkan. Kalau mereka memberikan jawaban yang lebih rendah dari jumlah anak yang sudah dilahirkan, berarti ada anak yang tidak diinginkan oleh ibu ibu. Padahal, “anak yang tidak diinginkan” bukan lah hal yang baik untuk para ibu dan orangtua pada umumnya. Oleh sebab itu, untuk membaca statistik “jumlah anak yang diinginkan” kita harus melihat lebih dahulu berapa anak yang sudah dilahirkan oleh para ibu itu.

Dalam suasana angka kelahiran yang sudah di sekitar replacement, seperti di Indonesia saat ini, jumlah anak yang diinginkan merupakan hubungan terbalik dengan  penggunaan kontrasepsi.  Sementara itu, penggunaan kontrasepsi sangat tergantung pada harga penggunaan kontrasepsi.  Di era demokrasi seperti saat ini, masyarakat sudah tidak dapat lagi “dipaksa” memakai kontrasepsi. Pemakaian kontrasepsi sudah menjadi pilihan mereka secara sadar, dan menjadi hak asasi mereka.  Mereka juga ingin  kontrasepsi yang bermutu (quality contraception)—kontrasepsi yang aman,  murah, dan dapat benar benar mencegah kelahiran.

Keinginan besar untuk penggunaan kontrasepsi yang bermutu menyebabkan “harga” penggunaan kontrasepsi menjadi lebih mahal. Lebih lanjut, dengan makin berkurangnya dana untuk BKKBN, subsidi untuk kontrasepsi makin kecil. Masyarakat makin sulit mencari kontrasepsi yang bermutu.       Sangat berkurangnya subsisi untuk alat kontrasepsi dan makin susahnya mencari kontrasepsi merupakan dua faktor penting lain yang mendorong peningkatan harga kontrasepsi. Dengan harga yang makin tinggi ini, tidak mengagetkan  bahwa   para ibu enggan menggunakan  kontrasepsi. Maka, kalau mereka ditanya, berapa jumlah anak yang mereka inginkan, mereka akan menjawab sekitar 4 atau 5, karena mereka merasa harga kontrasepsi terlalu mahal, harga untuk mengatur jumlah kelahiran tak terjangkau.

Jadi, kalau pun jumlah anak yang dilahirkan itu besar, hal ini bukan sama dengan yang terjadi di tahun 60-an dan 70-an, ketika orang belum tahu bahwa jumlah kelahiran  dapat diatur. Kini, mereka sudah tahu perlunya mengatur kelahiran, namun mereka tidak mampu membeli kontrasepsi. Dalam jargon demografi, hal ini disebut “unmet need”(kebutuhan yang tak terpuaskan) .

Kita perlu menunggu survai nasional selanjutnya, untuk mengetahui apakah betul “Jumlah anak yang diinginkan” telah meningkat? Dugaan saya, statistik itu tidak akan meningkat. Mungkin saja ada yang menginginkan jumlah anak yang lebih besar, tetapi banyak ibu ibu lain yang justru menginginkan jumlah anak yang makin sedikit. Bahkan, tidak menutup kemungkinan banyak perempuan yang tidak ingin punya anak, atau tidak ingin berkeluarga sama sekali.

Singkat kata, kalau pun angka “”jumlah anak yang diinginkan” tidak menurun, kita tidak perlu menyimpulkan adanya “ancaman peledakan penduduk”. Statistik itu sudah menunjukkan angka rendah.  Pada statistik yang rendah ini, sudah biasa bila angka kelahiran dan jumlah yang yang diinginkan berfluktuasi. Selain  itu, mahalnya penggunaan kontrasepsi dapat membuat jumlah anak yang diinginkan meningkat. Lebih lanjut, karena angka kelahiran sudah rendah, sangat mungkin jumlah anak yang diinginkan tidak akan turun lagi.

Pemerintah dan DPR harus kita “beritahu” dengan benar, bukan ditakut-takuti dengan “ancaman peledakan penduduk”—sesuatu yang sebetulnya tidak ada. Sebagai gantinya,  kita dapat sampaikan ke pemerintah dan DPR bahwa isu Keluarga Berencana kini menjadi makin penting secara politis. Kini muncul kebutuhan baru yang tak terpuaskan di masyarakat, yaitu kebutuhan untuk berkontrasepsi yang bermutu–aman, harga terjangkau dan mudah didapat.  Kalau beras dan cabai mahal, mereka tidak malu berteriak. Kalau kontrasepsi yang bemutu makin mahal, mereka akan malu untuk berdemonstrasi. Tetapi, ketidak-puasan yang terpendam ini dapat menjadi bom waktu secara politik.

Di sini lah pemerintah perlu berperan: meningkatkan penyediaan kontrasepsi yang bermutu (*)

Tulisan terkait:

* Kelahiran Rendah, Kearah Mana Program KB?

* Ancaman Peledakan Penduduk pada Pembangunan Ekonomi

* Beban Ekonomi Pengeroposan Penduduk

* A Return of the Feared Population Explosion?

* Is Jakarta Population Growing Too Fast?

Penduduk Indonesia Meledak Lagi?

* Megatrend Demografi Indonesia

Filed under: ageing, Bahasa Indonesia, Demography, economy, poverty, , , , , , , , , ,

One Response

  1. sukamdi says:

    memang kadang kala penggunaan istilah teknis yang bagi para ahli sudah hal biasa, tetapi bagi masyarakat awam dapat menimbulkan pengertian yang berbeda atau bahkan salah mengerti. analisis terhadap hasil SP 2010, khususnya tentang fertilitas, sangat dibutuhkan untuk menjawab sebagian atau sebagian besar tentang isu “peledakan penduduk”. saya memberikan apresiasi kepada BPS yang segera akan melakukan analisis hasil SP 2010 untuk membuka banyak hal, bukan hanya tentang peledakan penduduk, tetapi juga tentang “kebohongan publik” yang sekarang isunya sudah menjalar ke “failed state”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Our Books

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 90 other followers

%d bloggers like this: