Mletiko!

Icon

Percikan pikiran seorang ekonom.

KELAHIRAN RENDAH, KEMANA ARAH PROGRAM KB?

Evi  Nurvidya  Arifin

Untuk MLETIKO, 2 Februari 2011

Tiap tahun Indonesia mendapatkan tambahan bayi sebanyak 4,5 juta. Jumlah ini hampir sama dengan jumlah penduduk Singapura. Artinya, tiap tahun Indonesia mendapatkan bayi dalam jumlah yang hampir sama dengan jumlah penduduk di Singapura. Luar biasa! Bagaimana kita akan memberi makan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan pada bayi bayi ini dan ketika kelak mereka makin besar?  Memang, Indonesia sedang mendapatkan “ancaman peledakan penduduk”!

Itulah beberapa pendapat yang belum lama ini muncul di sebuah harian nasional. Isu “peledakan penduduk” menjadi ramai setelah hasil sementara sensus penduduk tahun 2010 untuk pertama kalinya diumumkan oleh Presiden dalam Pidato Kenegaraan menyambut HUT ke-65 Proklamasi Kemerdekaan RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI tanggal Agustus 2010.

Isu peledakan penduduk ini sesungguhnya pernah menjadi topik yang penting di tahun 60-an hingga 80-an di Indonesia.  Di tahun 60-an, kita menguatirkan terjadinya pertumbuhan penduduk yang luar biasa karena terjadinya jumlah kelahiran yang sangat besar. Jumlah kelahiran yang besar berarti biaya yang besar untuk makanan, minuman, kesehatan dan pendidikan. Tanpa makanan, minuman, pendidikan, dan kesehatan yang baik, bayi bayi ini akan menjadi penduduk dewasa yang tidak sehat dan  tidak berpendidikan. Mereka menjadi beban perekonomian yang besar. Keluarga dengan anak yang banyak pun akan mengalami kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan para orangtua dan anak anak mereka. Memang, di tahun 60-an, sebuah keluarga dengan 6 orang anak atau lebih merupakan hal yang biasa.

Kekuatiran adanya peledakan penduduk ini telah mendorong terciptanya program nasional Keluarga Berencana (KB) di tahun 1969. Pemerintah Orde Baru memberikan perhatian yang sangat besar pada program KB. Adanya program ini telah berhasil menekan angka kelahiran menjadi relatif rendah. Saat ini, sebuah keluarga dengan 6 orang anak sudah merupakan pengecualian. Bahkan, sudah semakin jarang kita menemui keluarga dengan 4 orang anak. Program “2 anak cukup” yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 70-an tampaknya telah menjadi kenyataan saat ini.

Akibatnya, isu peledakan penduduk mulai jarang didengar. Lebih lanjut, setelah reformasi yang dimulai di tahun 1998, perhatian pemerintah pada program KB berkurang dengan amat drastis. Kurangnya perhatian ini menyebabkan banyaknya penduduk Indonesia yang tidak dapat memperoleh alat kontrasepsi yang mereka harapkan. Harga mahal, sulit didapat, informasi tidak lengkap, padahal mereka sangat ingin mengatur kelahiran mereka. Dalam bahasa teknis-demografis, terjadilah “unmet need” terhadap kontrasepsi.

Untuk membangkitkan kembali perhatian pemerintah pada program KB, isu “peledakan penduduk” tampaknya kini mulai digulirkan lagi. Salah satunya adalah seperti yang disebut di awal tulisan ini, menyebutkan jumlah kelahiran bayi per tahun yang hampir sama dengan jumlah penduduk Singapura.

Angka yang disebutkan di awal tulisan ini mungkin benar. Namun, saya menghitung bahwa kelahiran sebanyak kira kira 4,5 juta itu lebih dari separohnya berasal dari ibu-ibu berusia muda, antara 20-29 tahun. Mereka ini memang baru di awal usia reproduksi mereka. Jadi, tidak mengejutkan bila kita mendapatkan jumlah bayi yang banyak dari mereka. Oleh sebab itu, data 4.5 juta bayi ini tidak memberikan indikasi telah terjadi peledakan jumlah bayi atau peledakan penduduk di Indonesia.

Selanjutnya, jumlah bayi yang lahir di Indonesia tidak boleh dibandingkan dengan penduduk Singapura, karena jumlah penduduk Singapura sangart kecil, yaitu kira kira 5 juta.  Jumlah bayi di Indonesia juga tidak dapat kita bandingkan dengan penduduk China, yang jumlah penduduknya amat besar,  kira kira 1,5 milyar penduduk.

Oleh sebab itu, yang paling tepat adalah membandingkan dengan jumlah penduduk  Indonesia sendiri. Dengan penduduk Indonesia yang berjumlah 237,6 juta, jumlah bayi itu sesungguhnya relatif kecil. Jumlah bayi itu mengacu pada angka kelahiran kasar sebesar 18 per 1000 penduduk, suatu angka kelahiran yang sudah rendah.  Dengan pengukuran yang lebih baik, yaitu dengan TFR (total fertility rate), jumlah 4,5 juta bayi itu kira-kira menghasilkan angka 2,3, suatu angka yang telah berada disekitar replacement level, suatu angka yang memperlihatkan bahwa seorang ibu secara rata rata melahirkan satu bayi perempuan yang akan bertahan hidup sampai usia reproduksinya.  Ini angka yang sudah amat rendah. Walau begitu, saya menduga bahwa angka kelahiran di Indonesia bahkan sudah di bawah replacement level dan angka kelahiran akan cenderung terus menurun dengan sedikit fluktuasi.

Kesimpulannya adalah bahwa “peledakan penduduk” bukan lagi merupakan isu kita saat ini.

Walau begitu, saya tidak mengatakan bahwa program KB sudah tidak dibutuhkan lagi. Justru karena angka kelahiran di Indonesia sudah rendah, kita sangat membutuhkan program KB. Kebutuhan untuk alat kontrasepsi  telah menjadi amat besar. Namun, program KB semestinya tidak lagi diukur dengan penurunan angka kelahiran. Program KB kini harus berfokus ke quality contraception, yaitu memberikan pelayanan KB yang bermutu, murah, dan mudah diperoleh di mana pun di Indonesia. Bermutu dalam arti risiko kegagalan yang kecil. Bermutu dalam arti pengguna kontrasepsi sadar benar akan  kebaikan dan kelemahan alat kontrasepsi yang dipakai.  Bermutu dalam arti pengguna benar-benar faham akan manfaat pengaturan kelahiran. Alat dan pelayanan kontrasepsi ini pun harus murah, agar terjangkau semua masyarakat, termasuk yang miskin, dan di tempat yang terpencil.

Akibatnya, program KB dengan fokus pada quality contraception tidak dapat diserahkan pada pasar. Mereka yang mempunyai uang dapat memperoleh pelayanan yang baik dari sektor swasta. Maka, program KB harus mampu menjangkau mereka yang tidak mempunyai uang, yang tidak mampu mendapatkan informasi yang lengkap, dan mereka yang tinggal di daerah yang sulit terjangkau.

Alat kontrasepsi dan pelayanan KB yang bermutu, murah, dan mudah didapatkan telah menjadi salah satu kebutuhan dasar penduduk Indonesia.  Kegagalan pemenuhan kebutuhan dasar ini dapat menimbun frustasi di masyarakat. Mereka dapat mengungkapkan secara terbuka bila mereka kesulitan mendapatkan beras atau cabai, tetapi mereka akan enggan mengatakan secara terbuka kekecewaan mereka terhadap ketersediaan alat kontrasepsi. Namun, kekecewaan yang terpendam ini suatu ketika dapat meledak, dan mempunyai dampak sosial dan politik yang besar.

Semoga pemerintah Indonesia dapat segera memberikan  perhatian yang besar lagi pada program Keluarga Berencana.  Saat ini, fokusnya pada quality contraception–pelayanan yang bermutu, murah, dan mudah diperoleh. (*)

Tulisan terkait:

*   Angka Kelahiran di Singapura Makin Rendah

* Ancaman Peledakan Penduduk pada Pembangunan Ekonomi?

* Beban Ekonomi Pengeroposan Penduduk

* A Return of the Feared Population Explosion in Indonesia

* Reorientasi Program Keluarga Berencana


Filed under: Bahasa Indonesia, Demography, economy, , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Our Books

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 89 other followers

%d bloggers like this: