Mletiko!

Icon

Percikan pikiran seorang ekonom.

BERAPA BANYAK ORANG MISKIN DI INDONESIA?

Aris  Ananta

SEPUTAR   INDONESIA, 23  November 2010

Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 35 juta orang. Namun, Bank Dunia menyebutkan ada 100 juta jiwa, jauh lebih besar dari yang disebutkan BPS.

Berita di berbagai media massa pada 13 November 2010 menyebutkan ada dugaan manipulasi data oleh BPS meski lembaga itu juga membantah kritikan tersebut. Menurut BPS, perbedaan antara Bank Dunia dan BPS pada kriteria untuk menentukan garis kemiskinan. Semakin tinggi garis kemiskinan yang kita pakai, semakin besar jumlah orang miskin yang kita peroleh. Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan yang lebih tinggi daripada yang digunakan BPS.

Mana yang benar? Siapa yang disebut miskin? Apa ciri-ciri orang miskin? Para pengemis di jalanan di Jakarta? Mereka yang kurus? Mereka yang berada dalam lingkungan hidup yang buruk? Mereka yang tidak pernah makan daging? Mereka yang sakit-sakitan? Mereka yang tidak berpendidikan?

Konsep kemiskinan memang sangat luas. Banyak pertanyaan yang dapat diajukan untuk menentukan siapa yang disebut miskin. Seorang kawan bahkan pernah memberi tahu bahwa kemiskinan harus diukur secara holistik, yang mencakup kemiskinan spiritual. Saya mengerti maksudnya, namun saya terbentur bagaimana mengukur kemiskinan yang holistik tersebut. Sampai saat ini kita memang belum mempunyai suatu statistik yang dapat mengukur kemiskinan secara holistik.

Persoalan menentukan siapa orang miskin juga terkait penentuan apa yang menjadi tujuan pembangunan. Kalau tujuan pembangunan sekadar percepatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, kemiskinan cukup dihitung dengan pengeluaran untuk konsumsi individu. Hal itulah yang telah dilakukan BPS dan Bank Dunia. Mereka hanya memfokuskan pada pengeluaran konsumsi individu. Statistik mereka tidak mencakup status kesehatan, ketersediaan air bersih, ketersediaan udara bersih, rasa aman, dan banyak lagi. Banyak negara dan lembaga internasional memakai cara pengukuran seperti ini karena memang relatif mudah.

Meski begitu, persoalan berikutnya adalah bagaimana menentukan garis kemiskinan. Berapa pengeluaran maksimal untuk konsumsi seorang individu agar dapat disebut sebagai orang miskin? Persoalan menjadi tambah sulit karena kebutuhan minimal tiap orang dapat berbeda, bergantung pola konsumsinya. Contoh mencolok adalah ada orang yang harus makan daging untuk kebutuhan protein, dan ada pula yang hanya menggantungkan pada konsumsi buah, sayuran, biji-bijian, dan beras. Bukan hanya perbedaan antarindividu, melainkan juga ada perbedaan antardaerah. Tingkat harga di tiap daerah berbeda-beda. Suatu daerah yang biaya hidupnya lebih tinggi akan mempunyai garis kemiskinan yang lebih tinggi.

Kalau tidak ada penyesuaian garis kemiskinan, inflasi yang cepat akan menyebabkan jumlah orang miskin menurun cepat. Namun, penurunan semacam ini amat menyesatkan karena semata disebabkan kesalahan dalam penentuan garis kemiskinan. Sebab itu, garis kemiskinan harus selalu direvisi mengikuti tingkat inflasi yang telah terjadi.

Walau persoalannya kompleks, kita tetap harus mempunyai statistik untuk mengukur kemiskinan. Banyak negara, termasuk Indonesia, telahmenentukan garis kemiskinan dengan memperhatikan pola konsumsi masing-masing. Indonesia (dalam hal ini BPS) menghitung pengeluaran minimal untuk mengonsumsi 2.100 kalori per orang per hari. BPS juga menghitung pengeluaran minimal untuk perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan banyak lagi. Tiap tahun angka ini selalu direvisi, disesuaikan dengan kenaikan harga. Pendekatan ini telah dilakukan BPS sejak 1970-an. Dengan pendekatan ini, BPS menghasilkan angka 35 juta orang miskin untuk 2010.

Namun, lembaga internasional seperti Bank Dunia harus mendapatkan kriteria yang dapat digunakan untuk memperbandingkan tingkat kemiskinan di semua negara di dunia. Kalau tiap negara menggunakan kriteria masing masing, Bank Dunia tidak dapat melakukan perbandingan antarnegara. Pada 1990, Bank Dunia pernah membuat kriteria bahwa semua individu dengan pengeluaran di bawah USD1 dikatakan miskin. Angka USD1 disebut garis kemiskinan internasional. Angka ini diperoleh dengan mempelajari garis kemiskinan di banyak negara dan Bank Dunia berpendapat bahwa USD1 telah dapat mewakili garis kemiskinan yang digunakan di banyak negara. Dengan kenaikan harga, Bank Dunia juga menaikkan garis kemiskinan internasional tersebut. Sekarang mereka menggunakan ukuran USD2 untuk garis kemiskinan internasional. Angka ini lebih tinggi dari garis kemiskinan di Indonesia, yang sekitar USD1,5 per orang per hari. Dengan kriteria tersebut, Bank Dunia mencatat terdapat 100 juta orang miskin di Indonesia.

Adanya garis kemiskinan internasional seperti yang ditentukan Bank Dunia memang memudahkan perbandingan kondisi kemiskinan antarnegara. Namun, kriteria tersebut kurang memperhatikan pola konsumsi di tiap negara.

Jadi, dengan kriteria sempit yang memfokuskan pada konsumsi, garis kemiskinan mana yang benar? Masih sulit menjawab. Baik statistik BPS maupun statistik Bank Dunia mempunyai banyak kelemahan. Yang penting, kalau kita hendak melihat kecenderungan, kita harus melihat dengan satu definisi. Kita tidak dapat menggunakan definisi BPS untuk satu periode dan definisi Bank Dunia pada periode lainnya, atau pun definisi lain di saat lain lagi. Kalau kita memakai definisi Bank Dunia, kita harus konsisten menggunakan definisi Bank Dunia. Kalau kita menggunakan definisi BPS, kita harus konsisten untuk menggunakan definisi BPS. Yang menggembirakan, statistik mana pun yang kita gunakan, persentase penduduk miskin di Indonesia telah terus menurun.

Selanjutnya, sebagai upaya untuk memahami kondisi kemiskinan secara lebih holistik, berbagai statistik lain harus kita tampilkan bersama statistik kemiskinan yang berfokus pada konsumsi individu. Statistik status kesehatan, status gizi, tingkat pendidikan, air bersih, udara bersih, atau rasa aman juga perlu ditampilkan bersama-sama dengan statistik kemiskinan.

Akhirnya, Pemerintah Indonesia perlu memberi perhatian pada masalah kemiskinan, setidaknya sama besar dengan perhatian pemerintah pada pertumbuhan ekonomi dan variabel ekonomi makro lainnya. Statistik kemiskinan dan berbagai statistik yang disebut di atas perlu dihasilkan dan dilaporkan setiap tiga bulan sekali, bersamaan dengan laporan statistik ekonomi makro.

Tulisan terkait

* Apa Arti Kemajuan Perekonomian Indonesia?

* Ubah Paradigma Pembangunan Dunia

Filed under: Bahasa Indonesia, economy, statistics, , , , , , , , , , , ,

13 Responses

  1. Sri Hartini Rachmad says:

    semua hanya ‘relative ukuran’ yang terpenting memang ‘kacamata dan sudut pandang’ penafsiran dan pemahaman makna dari perubahan yang terjadi….., namun kalau terjadi perubahan konsep mendasar pengukuran… maka tingkat perubahan agak sulit di deteksi, mengingat ‘ketidak absahan dari keterbandingan fakta hasil pengukuran’ sdh pasti memiliki kecenderungan berbeda yang sangat bias dan tinggi. salam hangat

  2. Betul yang diuraikan oleh Bapak Kita ini.
    Bahwa pengukuran kemiskinan tidak dapat menggunakan indikator baku karena bervariasi menurut keluarga, etnik, tipologi wilayah, konsep kemiskinan dan kesejahteraan diri pribadi, kapasitas pemanfaatan sumberdaya, akses terhadap sumberdaya peningkatan ekonomi, sehingga ukuran kemiskinan BUKANLAH UKURAN RATA-RATA.
    Saya mengalami kesulitan pada saat harus mengukur tingkat kemiskinan satu keluarga dalam satuan desa di satuan kecamatan dalam sebuah kabupaten di 13 Provinsi di Indonesia untuk tujuan pemberdayaan masyarakat dan penetapan keluarga mana yang berhak memperoleh livelihood microenterprise package. Kesulitan semakin banyak pada saat kita terapkan parameter kemiskinan menurut indikator yang ditetapkan BPS dan Bank Dunia, yang mendasarkan pada perhitungan rata-rata, sehingga penetapan kebijakan, program, activities dan action plan tidak dapat dilakukan secara spesifik pada tingkat desa/kelurahan, terlebih lagi pada tingkat satuan keluarga.

    Kesulitan itu menuntun saya untuk mengunakan parameter dari indikator yang saya tetapkan sendiri.
    Ringkasnya, untuk tujuan pemberdayaan saya hanya menggunakan tiga parameter, yaitu physical, financial, dan economic karena memang tujuan kebijakan dan programnya diarahakan untuk menyediakan alternative livelihood pada tataran desa dan keluarga. Indikator masing-masing parameter tersebut mudah diukur dan tidak terlalu sulit untuk pengumpulan datanya.
    Khusus untuk penetapan parameter financial, poverty rate saya tetapkan berdasarkan household capacity for capital formation sedangkan untuk parameter ekonomi saya tetapkan berdasarkan projected economic benefit yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan sehingga kita dapat menghitung economi poverty sebagai economic cost.
    Metode ini mungkin bukanlah metode ilmiah, tetapi akan sangat bermanfaat dalam mengentaskan kemiskinan. Mengapa? karena salah sasaran tidak akan terjadi. Mengapa saya begitu yakin tidak terjadi salah sasaran, karena basis datanya adalah RUMAH TANGGA yang disurvey secara mendalam bukan dari data BPS.
    Pasti timbul pemikiran: WAH MAHAL SEKALI BIAYANYA. Tentu Tidak, karena orangnya bekerja dengan kesungguhan dan tidak minta bayaran karena untuk kepentingan mereka sendiri…. Yang mahal mah gaji konsultannya…he..he.. Bagaimana metode pengumpulan datanya? Saya gunakan rapid assessment dengan subjek masing-masing keluarga yang diwakili oleh juru bicaranya. Apakah itu accountable, reliable dan responsible? Tentu, karena dilakukan monitoring dan evaluasi on the spot setiap enam bulan… Konsultannya harus keluar masuk desa…dan hidup dari desa ke desa… jangan duduk di belakang meja. Ada yang mau? Pasti ada…. Itulah namanya keikhlasan dan dedikasi dalam bekerja…ini konsep spiritualnya..he..he..he.. Maap Ngelantur

    • Sri Hartini Rachmad says:

      Mohon maaf urun rembug….”data makro” memang sangat berbeda (makna & tujuan) dengan “data mikro” sehingga smuanya tadi tergantung situasi dan kondisi dari tujuan yang dimaksud serta diinginkan, baik penggunaan, kepentingan dan pemahaman. slm hangat

  3. Sukamdi says:

    Pembicaraan mengenai kemiskinan selalau berkutat dengan “angka”. Meskipun bukan berarti “angka” tidak penting, tetapi hal tersebut telah menyederhanakan fakta bahwa kemiskinan bukanlah sekedar “angka”. Di negeri ini, banyak hal yang telah disederhanakan dengan “angka”, ketika ada musibah, bencana misalnya, pertanyaan pertama adalah “berapa korbannya?”. Semakin lama kita semakin tidak sensitif dengan persoalan yang sebenarnya sangat “human”. Oleh karena itu sangatlah wajar kalau dalam hal kemiskinan orang akan bertepuk tangan ketika “angka” nya turun. Pada hal ada satu orang miskin saja (karena artinya dia tercerabut haknya untuk menikmati hasil-hasilpembangunan)atau satu saja orang meninggal “is more than enough”.

  4. Endih Herawandih says:

    Saya sangat stuju sekali dengan pendapat bahwa ”data makro” memang sangat berbeda (makna & tujuan) dengan “data mikro” sehingga smuanya tadi tergantung situasi dan kondisi dari tujuan yang dimaksud serta diinginkan, baik penggunaan, kepentingan dan pemahaman. Memang demikianlah adanya. Dan Saya juga sangat setuju sekali dengan pendapat Pak Sukamdi Bahwa dalam membicarakan kemiskinan kita tidak dapat mengesampingkan satu orang pun karena masing-masing manusia punya hak. Oleh karena itu satuan unit data dan analisis untuk pengambilan keputusan adalah individu
    Mohon Maaf dan Terima Kasih

  5. Wahyuni, Ekawati Sri says:

    Bagaimana kalau ukuran rata-rata konsumsi per kapita yang dipakai ukuran dikurangi variasinya antar daerah dengan mengukur garis kemiskinan per provinsi? Artinya setiap provinsi membuat ukuran kemiskinan untuk masing-masing provinsi sesuai dengan ragam kultural dan nilai-nilai berkaitan dengan definisi kemiskinan dan kekayaan setempat? Apa malah jadi sumber korupsi baru ya (dana survey propinsi dan riset mencari ukuran garis kemiskinan yang pas di setiap propinsi)? atau malah dipolitisasi? Atau mungkin tidak para demografer memasukkan variabel struktur umur untuk menghitung kebutuhan konsumsi warganya, asumsinya seluruh penduduk Indonesia selera konsumsinya sama, tetapi berbeda ukurannya karena umurnya. Konsumsi bayi dan anak-anak kan tidak sama dengan orang dewasa dan lansia.
    Atau untuk membuktikan bahwa tidak ada manipulasi angka kemiskinan dari BPS. BPS mengeluarkan itungan jumlah orang miskin berdasarkan berbagai ukuran (US$1, US$ 1,5, US$ 1,75 dan US$2)?

    • mletiko says:

      Mbak,

      BPS telah menghitung garis kemiskinan untuk tiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Yang belum diperhitungkan adalah perbedaan usia dan jenis kelamin. Kalau para ahli nutrisi berpendapat bahwa jumlah kalori minimal yang dikonsumsi seseorang juga tergantung pada usia dan jenis kelamin, para demografer dapat memperbaiki angka kemiskinan dengan membedakan angka kemiskinan menurut usia dan jenis kelamin. Saya kira hal ini akan merupakan masukan yang baik untuk teman teman di BPS.

      Namun, seperti juga dikatakan teman teman lain dan juga diakui oleh BPS, angka kemiskinan ini hanya mencakup kemiskinan dalam konsumsi (pendapatan). Sesungguhnya BPS mempunyai statistik lain yang dapat digunakan untuk mengukur “kemiskinan bukan konsumsi”. Dalam publikasi BPS mengenai angka kemiskinan selalu ada statistik lain seperti angka melek huruf, angka partisipasi sekolah, persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih dan jamban sendiri, persentase penolong persalinan oleh tenaga kesehatan, persentase pengguna alat KB. Sayangnya, berita yang masuk ke media masa hanya yang berkaitan dengan kemiskinan konsumsi. Itu pun terbatas pada persentase dan jumlah orang yang dibawah garis kemiskinan. Padahal, BPS juga memiliki data mengenai kedalaman kemiskinan (depth of poverty), yang menunjukkan jarak dari garis kemiskinan dengan rata-rata pengeluaran orang miskin. Makin besar jarak ini, makin parah kondisi kemiskinan. BPS juga memiliki data ketimpangan di antara penduduk miskin (poverty severity).

      Akan baik kalau kita aktif memberikan masukan ke BPS. Saya yakin teman teman di BPS akan senang dengan masukan kita. Menurut perasaan saya, teman teman di BPS tidak memanipulasikan data, termasuk data statistik kemiskinan.

      Akhirnya, peringatan dari Pak Kamdi dan Kang Endih perlu diperhatikan. Statistik mempunyai sumbangan penting dalam pemahaman suatu masalah, namun statistik bukan segala-galanya. Pendekatan kuantitatif dan kualitatif memang perlu dilakukan bersama sama, agar mendapatkan pemahaman suatu persoalan dengan lebih holistik.

      Salam,

      Aris

      • Wahyuni, Ekawati Sri says:

        Pak Aris,
        Maksud saya, data propinsi dan kabupaten dengan ukuran garis kemiskinan yang sesuai dengan daerah itu. Ini akan sangat erat kaitannya dengan definisi konsep, miskin, bahagia dan sejahtera yang dalam taraf tertentu dipengaruhi oleh situasi lingkungan hidup dan sosial-budaya setempat. Misalnya, konon (karena saya belum menemukan hasil penelitian ilmiahnya, tetapi sudah menjadi “mitos”)orang di NTT akan dianggap kaya jika mempunyai sapi banyak, tidak peduli dengan tingkat kecukupan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dsb, bagi orang di SulSel dan Kalsel, pergi ke tanah suci setiap kali adalah sangat membanggakan, bagi perempuan Sunda bisa selalu bersolek dan tampil cantik setiap saat lebih penting dari asupan gizi, bagi laki-laki Jawa mampu memiliki burung peliharaan dan keris lebih penting dari apapun, secara umum bagi laki-laki, merokok lebih penting dari makan nasi, kemudian kalau untuk dibandingkan secara global bagi orang Jawa/Sunda, makan sepiring nasi, dengan sayur asem/bening, berlauk ikan asin/tempe/tahu plus sambel sama nikmatnya dengan setengah kilo steak bagi orang amerika atau dua lembar roti dengan sayur dill dan lalapan bawang bombay di India. Bagaimana cara mengintegrasikan variasi sosio-kultural-lingkungan hidup ini dalam perhitungan garus kemiskinan (makro)? Atau bagaimana, penelitian mikro dapat menjelaskan angka-angka makro kemiskinan itu?

      • mletiko says:

        Mbak Eka,

        Maaf saya salah mengerti.

        Ide Mbak itu bagus sekali, dan harus kita lakukan. Ada juga orang yang mengikuti gaya hidup fruitarian. Hanya makan buah saja. Miskinkah dia? Bahkan, ada yang kadang kadang menjadi breatharian, hidup hanya dari menghirup udara saja. Tidak makan dan tidak minum. Saya pernah menjumpai dua orang seperti itu. Yang satu pernah melakukan hal ini selama 35 hari. Yang satu lagi dalam waktu yang lebih pendek, dan tiap empat hari minum sedikit air putih. Miskinkah mereka? Mereka sehat dan tetap aktif bekerja.

        Sayangnya, lembaga internasional tidak akan menyukai ide ini. Sebab, dengan pendekatan ini, mereka tidak dapat melakukan perbandingan antara daerah/ negara. Mereka berkepentingan memiliki statistik yang sama, yang dapat digunakan di semua daerah/ negara. Kita perlu berusaha meyakinkan mereka bahwa comparability, suatu statistik yang dapat digunakan di semua negara, mempunyai kelemahan yang sangat penting–yaitu: tidak mengetahui kondisi khusus di tiap daerah/ negara.

        Dalam contoh kasus kemiskinan, Bank Dunia juga tidak menginginkan tiap negara mempunyai statistik kemiskinan yang berbeda-beda. Itu sebabnya, mereka menentukan kriteria US$2 untuk semua negara.

        Ide Mbak bagus sekali. Mungkin Mbak dan teman teman lain ingin meneruskan pemikiran tersebut? Bagaimana bila mengusulkan proyek penelitian mengenai hal ini? Bisa dicoba untuk suatu daerah yang kecil lebih dahulu.

        Ada pendapat dari pembaca lain?

        Salam,

        Aris

      • Endih Herawandih says:

        Bapak dan Ibu,
        Saya kira semuanya benar… Hanya kembali lagi untuk kepentingan yang mana penetapan garis kemiskinan itu dilakukan… Untuk kepentingan operasional dan teknis dalam rangka penyusunan program dan kegiatan yang spesifik, HARUS atas dasar ukuran lokal. Namun…untuk kepentingan POLICY dan bersifat nasional dan comparable dengan negara lain, harus ada kesepakatan ukuran MAKRO. Jadi mungkin saran saya, perlu ada redefinisi mengenai cara mengukur kemiskinan. Garis kemiskinan untuk ukuran makro dapat disebut sebagai garis kemiskinan finansial, karena ukurannya diperoleh dari perhitungan jumlah pengeluaran dengan nilai nominal US$. Ketika sudah melibatkan variable socio-cultural maka dapat disebut sebagai kemiskinan khusus…

  6. Endih Herawandih says:

    Waaah diskusinya semakin menyenangkan….

    Mungkin saya ingin sumbang saran sedikit. Nampaknya diperlukan redefinisi mengenai konsep dan sistem kemiskinan… Lebih lengkapnya saya tulis di Blog saya http://indonesiabigcountry.blogspot.com/2010/12/learning-to-understand-concept-of.html

    • mletiko says:

      Kang,

      Seperti yang tertulis di blog anda, pertanyaan yang mendasar adalah “Apa Arti Miskin? Apa Arti Sejahtera? Apa Arti Bahagia?”

      Salam,

      Aris

      • Sri Hartini Rach.ad says:

        Yth .mbk Eka Sri Wahyuni & P Ari’s yth.
        Dari susenas sdh bisa dilakukan pe nghitungan kemiskinan link DG bbrp var demografi DG Adept software atau DG SPSS , hasilnya contohnya : Desil kmiskinan mnurut sex, desa-kota, umur, Jeni’s / tingkat konsumsi DLL. Salam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Our Books

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 90 other followers

%d bloggers like this: