Mletiko!

Icon

Percikan pikiran seorang ekonom.

PERBENTURAN KEPENTINGAN EKONOMI ANTARNEGARA

Aris  Ananta

SEPUTAR  INDONESIA, 21  September  2010

 

Selama libur Lebaran lalu, Jakarta terlihat sepi terbebas dari kemacetan yang biasa membelenggu. Kegiatan kantor banyak yang tutup. Karyawan banyak yang tidak bekerja dan pergi ke luar kota.

Para pembantu rumah tangga pulang kampung, sementara majikan harus tinggal di rumah mengerjakan pekerjaan mereka. Lebaran telah berlalu, orang kembali berbondong ke Jakarta. Kemacetan pun mulai muncul lagi. Jakarta telah ”normal” dan berbagai kegiatan telah berjalan. Para pembantu telah kembali ke Jakarta. Para majikan dapat bekerja lagi, menghasilkan uang.

Jakarta yang ”normal” yang macet dengan jumlah penduduk yang banyak tampaknya masih lebih disenangi daripada Jakarta yang indah tanpa kemacetan dengan jumlah penduduk yang jauh lebih sedikit. Saya membayangkan, kalau saja para pembantu rumah tangga yang bekerja di luar negeri juga mendapatkan kesempatan pulang kampung.

Betapa ramai dan penuh sesaknya bandara internasional di Indonesia. Kemudian betapa macetnya jalan-jalan dari Jakarta dan kota lain yang punya bandara internasional ke berbagai daerah di Indonesia. Itu hanya bayangan. Jauh dari kenyataan. Di negara asing, jangankan cuti Lebaran, jatah cuti dalam sebulan pun sering tidak ada untuk para pembantu, termasuk dari Indonesia.

Jatah cuti harus diperjuangkan. Kebanyakan mereka bekerja di apartemen yang tidak mempunyai ”tanah”. Mereka tidak punya kesempatan untuk mengobrol dengan pembantu lain, tukang sayur, sopir, pekerja bangunan,atau siapa saja, yang hanya dapatkan kalau mereka memperoleh cuti (off day).

Hak cuti itulah yang antara lain diperjuangkan Pemerintah Filipina untuk para pembantu rumah tangga asal Filipina di Singapura. Sekarang setiap orang Filipina yang ingin bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Singapura harus menandatangani kontrak dengan Departemen Tenaga Kerja Filipina. Dalam kontrak itu, mereka boleh bekerja sebagai pembantu di Singapura asalkan mendapatkan jatah cuti empat hari selama sebulan dan gaji 400 sampai 540 dolar Singapura per bulan.

Kontrak ini juga harus ditandatangani oleh calon majikan, dan diketahui oleh Kedutaan Besar Filipina di Singapura. Peraturan baru dari pemerintah Filipina ini membuat calon majikan resah. Mereka harus membayar lebih mahal, dalam bentuk gaji dan cuti yang lebih banyak. Seperti disebutkan di The Straits Times, koran berbahasa Inggris di Singapura, pada 29 Agustus 2010, seorang agen di Singapura mengatakan bahwa gaji pembantu dari Filipina tak lebih dari 400 dolar Singapura, dan hak cuti pun hanya satu atau dua hari.

Konflik kepentingan pun terjadi antara para pembantu dari Filipina dan pemerintah Filipina yang ingin meningkatkan kesejahteraan para pembantu tersebut. Pemerintah Filipina melakukan kontrak ini karena ingin meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja mereka. Pemerintah Filipina ingin para pekerja ini dapat mengirimkan remittance yang lebih besar ke negaranya.

Agar mereka makin produktif, mereka juga perlu cuti yang cukup. Namun, seorang pembantu dari Filipina yang ditemui koran berbahasa Inggris itu mengatakan bahwa ia mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan di Filipina. Maka, ia merasa lebih baik mendapatkan pekerjaan di Singapura, walau kurang dari 540 dolar Singapura, daripada bekerja dengan gaji yang lebih kecil, atau tidak ada pekerjaan sama sekali di Filipina.

Konflik juga terjadi dengan majikan dan agen pencari pembantu rumah tangga, terutama yang mengkhususkan diri ke pembantu dari Filipina. Proses mendapatkan pembantu menjadi lebih lama. Seperti disebutkan di koran tadi, sebelum ada peraturan, agen hanya membutuhkan waktu sepekan untuk mendapatkan seorang pembantu dari Filipina. Sekarang mereka membutuhkan waktu sebulan.

Beberapa agen jengkel sekali dengan peraturan ini, karena mereka rugi banyak.  Sebagian agen lainnya mengatakan bahwa gaji 540 dolar Singapura itu terlalu tinggi untuk pembantu dari Filipina. Soalnya, mereka masih harus melatih para pembantu tersebut. Untuk mengatasi kesulitan ini, beberapa agen memperlakukan kontrak dengan Departemen Tenaga Kerja Filipina hanya sebagai formalitas saja. Semua pihak memberikan tanda tangan seperti yang diinginkan pemerintah Filipina.

Kenyataan dapat berbeda, tergantung persetujuan antara pembantu dan majikan. Menurut para agen, hukum di Singapura berbeda. Peraturan dari Departemen Tenaga Kerja Singapura tidak menyebutkan gaji minimum, yang berarti juga tidak ada gaji minimum untuk pembantu dari Filipina. Undang undang Ketenagakerjaan di Singapura juga tidak menyebutkan keharusan memberikan cuti empat hari pada pembantu rumah tangga. Dengan kata lain, menurut mereka, peraturan pemerintah Filipina tidak berlaku di Singapura.

Tiap negara mempunyai kedaulatan sendiri. Cara lain untuk mengatasi dampak peraturan baru tersebut adalah dengan mengundang calon pembantu dari Filipina untuk datang ke Singapura sebagai turis. Setelah di Singapura, mereka baru diproses untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dengan demikian, prosesnya cepat, gaji tidak mahal, dan jatah cuti tidak banyak.

Namun, dari kacamata pemerintah Filipina, cara tersebut melanggar hukum, walau pun calon pembantu dari Filipina telah mendapatkan persetujuan kerja (IPA –In Principle Approval) dari Departemen Tenaga Kerja Singapura. Hubungan antar-negara memang tidak mudah. Masing-masing mempunyai kepentingan mereka sendiri, yang dapat saling bertentangan. Singapura membutuhkan pembantu dari Filipina, karena mereka dapat berbahasa Inggris.

Para majikan ingin gaji yang tidak mahal dengan jatah cuti yang sedikit. Para pembantu ini telah banyak membantu para majikan sehingga para majikan dapat bekerja dan mendorong perekonomian Singapura. Sebaliknya, Pemerintah Filipina menginginkan pembantu dari Filipina mendapatkan gaji yang lebih baik dan hak cuti yang lebih banyak. Dengan demikian, para pembantu rumah tangga ini dapat mengirimkan remittance yang lebih banyak, yang mendorong perekonomian Filipina.

Di pihak lain adalah para pembantu rumah tangga itu sendiri. Sebagian justru merasa dirugikan dengan peraturan itu sendiri. ”Pokoknya” bekerja di Singapura. Sikap ini ditangkap oleh para agen, yang memungkinkan kerja sama antara pembantu, majikan dan agen untuk tidak melaksanakan peraturan dari pemerintah Filipina. Sementara itu, pemerintah Filipina juga tidak mungkin melakukan pemeriksaan apakah kontrak itu telah dilaksanakan atau tidak.

Memang, susah mendapatkan penyelesaian yang disukai semua pihak. Namun, mungkin ada yang dapat kita pelajari dari kasus ini, untuk kepentingan para pembantu rumah tangga dari Indonesia. Semoga, kita tidak lagi melakukan strategi  ”jual murah” tenaga kerja Indonesia di luar negeri, semata untuk meningkatkan remittance. Kesejahteraan tenaga kerja kita haruslah menjadi tujuan utama pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Tulisan terkait

Peningkatan Proteksionisme di Negara Maju

Gaji TKI Terlalu Rendah

Filed under: Bahasa Indonesia, economy, migration, poverty, , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Our Books

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 89 other followers

%d bloggers like this: