Mletiko!

Icon

Percikan pikiran seorang ekonom.

Peningkatan Proteksionisme di Negara Maju

Aris Ananta

SEPUTAR INDONESIA, 3 Agustus 2010

Keberhasilan empat “macan” Asia (Hong Kong, Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan) pada era 1970-an dalam meningkatkan perekonomiannya dengan cepat menimbulkan decak kagum dunia. Orang pun bertanya-tanya, strategi apa yang telah mereka lakukan dan bagaimana menerapkan strategi itu pada negara yang belum maju.

Saat itu, akhir 1970-an, jawabannya adalah ekonomi terbuka (open economy). Dorong ekspor, undang investasi asing (foreign direct investment). Negara seperti China dan India pada 1970-an belum maju karena menutup diri pada perekonomian internasional. Mereka membatasi atau bahkan menolak investasi asing dan mengandalkan sepenuhnya pada ekonomi dalam negeri.

Diawali dengan munculnya Margaret Thatcher sebagai Perdana Menteri Inggris, kemudian disusul Ronald Reagan sebagai Presiden Amerika Serikat membuat 1980-an sebagai permulaan era “keterbukaan” ekonomi dunia. Pasar mendapat tempat yang makin penting dalam perekonomian dunia. Berbagai usaha dilakukan untuk mengurangi dan menghilangkan proteksionisme. Individu atau negara yang “mengganggu” mekanisme pasar dinilai antisosial di dunia internasional.

Perdagangan bebas digalakkan di mana-mana. Pemberian tarif dan kuota untuk impor dilihat sebagai antisosial di dunia internasional. Untuk kepentingan ekonomi dunia dan negara yang bersangkutan, tiap negara didorong untuk tidak melakukan hambatan pada ekspor maupun impor mereka. Satu-satunya yang boleh menentukan jumlah barang yang diekspor dan diimpor adalah harga.

Salah satu contoh implikasi pemikiran ini adalah kalau harga batu bara di pasar internasional lebih tinggi daripada harga batu bara di Indonesia, maka wajar (dan jangan dihalangi) bila batu bara Indonesia lebih banyak diekspor, dan bukan untuk kebutuhan Indonesia. Kalau beras menjadi jauh lebih mahal di pasar internasional daripada di pasar dalam negeri, maka beras Indonesia sebagian akan besar dijual di pasar internasional, dan bukan untuk kebutuhan beras dalam negeri. Penduduk Indonesia yang tidak mempunyai uang tidak dapat protes kalau mereka tidak mampu membeli beras yang dijual pada tingkat harga internasional–karena memang itulah hukum mekanisme pasar.

Selain perdagangan bebas, dunia pun menggalakkan bebas dan lancarnya arus modal internasional seiring dengan paham bahwa investasi asing sangat mutlak untuk kemajuan perekonomian. Dalam paham ini, suatu negara tidak akan dapat maju dengan cepat tanpa investasi asing.

Maka, negara maju pun berlomba-lomba “membantu” negara berkembang (miskin), dengan cara menanamkan modalnya di negara berkembang. Mereka datang ke negara berkembang sebagai “pahlawan” yang akan membantu kemajuan ekonomi. Kalau negara berkembang kurang memberi fasilitas untuk investasi mereka, maka “tekanan” pun akan mereka layangkan. Mereka pun akan berkata: “Bagaimana kamu mau maju, kalau tidak memberi fasilitas yang baik untuk kami. Kami tidak akan datang membawa modal, dan negara kamu tidak akan maju!”

Padahal, yang sesungguhnya adalah negara-negara maju sangat membutuhkan negara berkembang untuk melakukan investasi. Mereka membutuhkan tanah yang luas dan murah. Demikian pula dengan tenaga kerja murah, sumber daya alam yang juga murah, serta tidak membutuhkan negara yang risau dengan kerusakan lingkungan dan korupsi. Mereka datang ke negara berkembang bukan untuk menolong, tapi untuk kepentingan mereka sendiri. Itulah hukum pasar.

Sejalan dengan pemikiran perdagangan bebas, makin kuat pula “norma” internasional agar tak satu negara pun menghalangi arus modal global. Norma internasional melihat proteksionisme dalam arus modal sebagai hal yang buruk, “antisosial” di tatanan global.

Menariknya, dunia internasional–khususnya negara kaya yang lebih menentukan norma internasional–tampak kurang konsisten dengan “kepercayaan” mereka pada mekanisme pasar, dan cemoohannya pada proteksionisme. Ketika bicara pasar tenaga kerja, sikap mereka sungguh berbeda.

Akhir-akhir ini makin banyak negara maju yang melakukan proteksionisme di pasar tenaga kerja. Politik dalam negeri mereka mengharuskan melakukan proteksionisme pasar tenaga kerja. Namun, mereka tidak suka kalau negara lain melakukan proteksionisme di bidang perdagangan dan arus modal dengan alasan politik.

Sebentar lagi (21 Agustus 2010) Australia akan melakukan pemilihan umum. Isu orang asing atau migran kembali mencuat sebagai isu politik yang penting. Meski di mana-mana perekonomian yang sudah maju sering membutuhkan migran sebagai salah satu sumber tenaga kerja murah.

Dengan tenaga kerja murah, mereka dapat membangun perekonomiannya. Ini semua berkat terbukanya pasar tenaga kerja internasional. Pekerja yang dibayar murah di negaranya pergi ke negara lain, termasuk Australia untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi. Walau masih lebih rendah daripada upah yang diminta penduduk setempat. Di perekonomian seperti ini, migran (yang biasanya muda) juga dibutuhkan untuk mengompensasi peningkatan jumlah dan persentase penduduk tua yang cepat di perekonomian tersebut.

Namun, ketika jumlah tenaga kerja asing semakin banyak, muncul persoalan sosial dan politik. “Antiasing” pun meningkat. Hal ini mirip sekali dengan protes produsen di Indonesia melihat membanjirnya produksi dari China yang murah. Mirip sekali dengan kekhawatiran negara berkembang atas derasnya arus modal asing yang akan menguasai ekonomi di negaranya.

Perdana Menteri Australia Julia Gillard mengatakan bahwa dia tidak percaya pada perlunya migran yang banyak dan akan membatasi jumlah migran ke Australia. Dalam tiga tahun mendatang, jumlah migran tidak boleh lebih dari 170.000 jiwa atau jauh lebih rendah daripada 300.000 jiwa pada tahun lalu.

Rivalnya Tony Abbott (dia sendiri migran dari Inggris) mengatakan bahwa migran yang terbaik adalah “bayi”. Bahwa jumlah penduduk Australia perlu ditingkatkan bukan melalui migran, melainkan melalui peningkatan angka kelahiran. Tampaknya, siapa pun yang menang pada 21 Agustus ini, Australia akan mempunyai perdana menteri yang akan meningkatkan proteksionisme dalam pasar tenaga kerja mereka.

Di Inggris, Perdana Menteri David Cameron akan benar-benar melaksanakan kebijakan proteksionisme dalam pasar tenaga kerja. Mereka akan segera menentukan   kuota untuk jumlah migran ke Inggris. Kuota yang  baru ini antara lain juga akan mengurangi arus mahasiswa asing ke negeri Ratu Elizabeth karena kesempatan kerja untuk mereka juga akan dibatasi.

Apakah mereka akan terus melakukan proteksionisme ini? Apakah akan banyak negara maju melakukan proteksionisme dalam pasar tenaga kerja mereka, sambil pada saat yang sama mengutuk proteksionisme dalam perdagangan dan arus modal internasional?

Mereka–di negara maju–ini masih beruntung karena norma dunia internasional masih tidak konsisten. Dunia internasional masih tidak marah dan jengkel pada negara yang melakukan proteksionisme dalam pasar tenaga kerja mereka.(*)

Filed under: Bahasa Indonesia, economy, international migration, , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Our Books

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 89 other followers

%d bloggers like this: