Mletiko!

Icon

Percikan pikiran seorang ekonom.

INTEGRASI KALIMANTAN DAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015

Aris  Ananta

SEPUTAR   INDONESIA, 9  Juni 2010

Di tengah gencarnya usaha menciptakan masyarakat ekonomi ASEAN pada 2015 dan berbagai kerja sama perdagangan bebas antarnegara, ada berita menarik dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

        Pada 27 Mei 2010 lalu terjadi diskusi mengenai keinginan untuk mengintegrasikan empat provinsi di Indonesia dengan dua negara bagian di Malaysia (Sabah dan Serawak),dan Negara Brunei Darussalam. Ini merupakan wacana untuk memudahkan terjadinya integrasi perekonomian di Pulau Kalimantan atau Borneo. Lagipula, banyak kesamaan budaya di pulau ini. Bahkan, berbagai kegiatan budaya antar daerah (negara) di pulau ini sudah semakin sering dilakukan.

       Itu sebabnya, integrasi ekonomi di Pulau Borneo menjadi salah satu langkah berikut dari keterkaitan budaya masyarakat di pulau ini. Diskusi yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat juga memberikan tekanan pada integrasi perekonomian di wilayah Indonesia (Kalimantan).

      Integrasi antarnegara mungkin sulit untuk di-lakukan karena menyangkut politik dan kedaulatan tiap negara. Untuk itu, sambil menggalang integrasi seluruh pulau, muncul pula pendapat untuk segera melaksanakan integrasi empat provinsi di Kalimantan, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

      Satu peserta diskusi memberi contoh bahwa dia, yang dari Pontianak, Kalimantan Barat, harus lewat Jakarta bila akan pergi ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, jika menggunakan pesawat udara. Dia juga mengatakan bahwa hubungan Kalimantan Timur dengan Sabah, Malaysia justru lebih mudah daripada hubungan dengan provinsi lain di Kalimantan.

       Seminar yang antara lain dihadiri pengajar dan pejabat fakultas ekonomi dari universitas negeri di seluruh Kalimantan, Sumatera, dan sebagian dari Jawa juga menyarankan bahwa integrasi perekonomian harus terjadi di dalam tiap provinsi itu sendiri. Misalnya, apakah sudah terintegrasikan dengan baik perekonomian di provinsi Kalimantan Timur? Lebih lanjut, integrasi perekonomian pun seyogianya terjadi di dalam tiap kabupaten dan kota.

       Umpamanya, sudahkah perekonomian di kota Banjarmasin terintegrasi dengan baik? Apakah masyarakat dari satu daerah pergi ke daerah lain di kota Banjarmasin dapat dengan mudah dan murah? Sudah lancarkah arus barang di kota Banjarmasin ? Dalam seminar tersebut juga ditegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan integrasi ekonomi.

       Pertumbuhan ekonomi sekadar salah satu alat untuk mencapai tujuan integrasi perekonomian di Pulau Borneo, yaitu menyejahterakan segenap lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak identik dengan kesejahteraan masyarakat. Integrasi perekononomian di Pulau Borneo diharapkan dapat meningkatkan kesehatan, pendidikan, mobilitas penduduk, dan rasa aman penduduk di seluruh pulau ini.

       Integrasi diharapkan dapat meningkatkan mutu lingkungan hidup dan memperbaiki manajemen sumber daya alam di pulau ini. Masalah lingkungan hidup di Pulau Borneo sangat berkaitan dengan manajemen sumber daya alam. Pulau ini terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya. Namun, akibat negatifnya terjadi pengurasan sumber daya alam yang merusak lingkungan, yang tidak menguntungkan pembangunan berkelanjutan di pulau ini.

       Sangat menggembirakan bahwa isu perbaikan lingkungan dan manajemen sumber daya alam sering muncul dalam berbagai kampanye pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota) di Kalimantan akhir-akhir ini. Entah janji itu akan dilaksanakan atau tidak, paling tidak tergambar bahwa masyarakat di Kalimantan sudah sadar akan perlunya untuk segera memperbaiki lingkungan dan manajemen sumber daya alam mereka.

       Politisi dan pejabat yang tidak berusaha memperbaiki lingkungan dan sumber daya alam tampaknya tidak akan mendapat dukungan dari masyarakat. Tidak kalah pentingnya, dalam seminar ini juga disampaikan bahwa pengintegrasian perekonomian harus dilaksanakan dengan mengikuti prinsip good governance. Tanpa good governance, pelaksanaan integrasi perekonomian dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat Pulau Borneo.

      Hal istimewa yang juga muncul dari seminar ini adalah adanya semangat integrasi di tengah maraknya kecenderungan pemecahan kabupaten dan provinsi di Indonesia. Pemecahan kabupaten dan provinsi yang tidak diiringi dengan koordinasi yang baik antarkabupaten dan provinsi dapat berakibat pada “disintegrasi” perekonomian.

       Pemecahan kabupaten dan provinsi telah terus berlangsung terutama setelah dilaksanakannya desentralisasi atau otonomi daerah sejak 2001.  Sesungguhnya, desentralisasi ini diharapkan dapat mendekatkan pemerintah pada masyarakat. Pemberian kekuasaan yang besar pada bupati dan wali kota untuk membuat kebijakan di daerah masing-masing, tanpa persetujuan pusat (Jakarta) diharapkan akan meningkatkan efisiensi pembuatan keputusan.  Apalagi, pimpinan daerah diharapkan dapat lebih mengerti keadaan di daerah masing-masing.

        Saat ini pun masih banyak usaha untuk menciptakan provinsi baru, yang juga berarti memecah provinsi yang sudah ada. Karena untuk membuat provinsi baru antara lain dibutuhkan paling tidak delapan kabupaten/ kota, berbagai usaha dilakukan untuk memecah kabupaten yang ada sehingga memenuhi salah satu persyaratan untuk menjadi provinsi.

      Oleh sebab itu, sangatlah aneh bila kita berusaha mengintegrasikan ekonomi kita dengan dunia dan dengan ASEAN tetapi di dalam negeri kita justru mengarah ke “disintegrasi”, kurang koordinasi antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya, antara satu provinsi dan provinsi lainnya.

      Kalau kecenderungan “disintegrasi” ini tidak dapat kita bendung, penciptaan masyarakat ekonomi ASEAN dapat tidak menguntungkan Indonesia. Negara luar hanya akan berintegrasi dengan beberapa daerah di Indonesia. Daerah tersebut akan diuntungkan dan juga menguntungkan negara lain, tetapi tidak ada dampak pada daerah lain di Indonesia. Karenanya, usaha menyatukan kembali daerah di Indonesia, meningkatkan integrasi perekonomian dalam negeri Indonesia, mutlak untuk menyambut terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015.

      Otonomi daerah tidak perlu dihapuskan, namun semangat integrasi harus dihidupkan. Akhirnya, perlu disebutkan pula, seperti dibahas dalam seminar tersebut, bahwa integrasi perekonomian di Pulau Borneo, di tiap provinsi, dan di tiap kabupaten dan kota harus tetap memperhatikan sisi budaya dan sosial masyarakat. Kalau sisi sosial budaya tidak diperhatikan, integrasi perekonomian tidak akan berlangsung lama.

       Memang tidak mudah untuk melaksanakan hal ini namun wacana sudah digulirkan. Langkah lanjut perlu segera dilaksanakan untuk mengajak lebih banyak pihak memikirkan hal ini. Kalau wacana ini berhasil dilaksanakan, pengintegrasian wilayah ekonomi dan budaya di Pulau Borneo merupakan persiapan yang bagus untuk tercapainya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015.

       Semoga hal serupa dilakukan di wilayah lain di Indonesia. Hal ini dapat menghentikan kecenderungan “disintegrasi” di Indonesia dan digantikan dengan semangat integrasi di wilayah Indonesia, sementara kita juga mengintegrasikan dengan daerah lain di luar Indonesia.

Baca juga 

Integrasi Ekonomi Dalam Negeri dan Krisis Global

Ubah Paradigma Pembangunan Dunia    

Perubahan Paradigma Pembangunan: Widjojo Nitisastro    

Development Paradigm and Politics

Filed under: Bahasa Indonesia, economy, , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Our Books

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 89 other followers

%d bloggers like this: