Mletiko!

Icon

Percikan pikiran seorang ekonom.

Strategi Tampak Siring: Ekonomi Berkeadilan

Aris  Ananta

SEPUTAR   INDONESIA, 27  April  2010

Dalam penutupan rapat kerja atau retreat di Tampak Siring pekan lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, bahwa ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi adalah, apakah rakyat telah merasakan keberhasilan tersebut? Kemudian apakah rakyat mengalami perbaikan dalam kehidupan mereka? Inilah yang beliau sebut dengan ”Pembangunan yang Berkeadilan” (growth with equity).

Ekonomi tumbuh untuk mengurangi kemiskinan, dan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Ini perubahan paradigma pembangunan! Pertumbuhan ekonomi bukan lagi menjadi tujuan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi telah dilihat sebagai suatu alat untuk mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi akan dilaksanakan sebagai alat untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.

Tujuan utama pembangunan adalah mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Presiden tidak mengatakan hal ini. Namun, itulah interpretasi saya atas apa yang disampaikan dalam penutupan rapat kerja tersebut. Apa yang Presiden katakan tercermin pula dalam rapat kerja yang berlangsung dua hari, 19–20 April 2010 dan ditutup 21 April 2010 tersebut. Terdapat empat kelompok kerja (Pokja). Pokja I membahas masalah ekonomi dan dunia usaha.

Pokja II mengenai peningkatan program prorakyat. Pokja III membicarakan keadilan bagi rakyat, dan Pokja IV mengupas pencapaian Millennium Development Goals (MDGs), yang mencakup pencapaian berbagai hal seperti status kesehatan dan tingkat pendidikan. Dalam empat kelompok kerja ini, hanya satu Pokja yang memusatkan pada masalah ”ekonomi konvensional”, yaitu kelompok I. Tiga kelompok kerja lainnya tidak termasuk dalam kelompok ”ekonomi konvensional”.

Di sinilah perubahan paradigma tersebut mulai terlihat. Pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat di Pokja I, tetapi juga di tiga kelompok kerja lainnya. Pembangunan ekonomi tidak hanya melibatkan pemikiran di bidang ”ekonomi” tetapi juga di bidang ”nonekonomi”. Dalam pembukaan rapat kerja ini, yang merupakan sosialisasi pemikiran dan target pemerintah dalam pembangunan periode 2009– 2014, Presiden antara lain menyebutkan empat target. Pertama, pendapatan per kapita Indonesia harus meningkat dari USD2,590 saat ini ke USD4,500 pada 2014.

Kedua, pertumbuhan ekonomi harus mencapai rata-rata 7% per tahun. Ketiga, angka pengangguran harus turun dari 7,9% menjadi antara 5–6,9% pada 2014. eempat, angka kemiskinan harus turun dari 14,1% ke 8–10,9% pada 2014. Ini juga menarik. Dari empat target hanya dua target yang bicara ”ekonomi konvensional”. Dua lainnya, tentang pengangguran dan kemiskinan.

Penyebutan empat target ini juga indikator lain mengenai terjadinya perubahan paradigma pembangunan dalam strategi pembangunan di Indonesia. Bahwa, pertumbuhan ekonomi bukanlah ukuran utama pembangunan ekonomi. Saya kemudian mencoba menghitung- hitung, bagaimana target ”ekonomi konvensional” tersebut dapat dicapai. Ada tiga faktor yang menentukan pendapatan per kapita.

Pertama, pertumbuhan penduduk karena semakin tinggi pertumbuhan penduduk, semakin lambat pertumbuhan pendapatan per kapita. Kedua, pertumbuhan pendapatan nasional. Dengan semakin tinggi pertumbuhan pendapatan nasional, maka semakin cepat pertumbuhan pendapatan per kapita. Ketiga, angka inflasi, karena target pendapatan per kapita menggunakan angka nominal, maka angka inflasi mempunyai dampak pada pencapaian pendapatan per kapita. Semakin tinggi angka inflasi, semakin mudah mencapai target pendapatan per kapita.

Pertumbuhan penduduk Indonesia periode 2009–2014 diperkirakan berada di antara 1–1,2%. Kecilnya variasi angka pertumbuhan penduduk ini menyebabkan apa pun asumsi yang dipakai untuk pertumbuhan penduduk tidak akan mempengaruhi pencapaian target pendapatan per kapita pada 2014. Saya menduga Presiden menggunakan asumsi pertumbuhan penduduk 1%.

Dengan angka pertumbuhan penduduk ini, target pendapatan per kapita akan tercapai bila ekonomi tumbuh dengan 7% seperti yang ditargetkan dan inflasi mencapai 5%, yang juga pernah ditargetkan pemerintah. Namun, dalam hitungan saya, target pendapatan per kapita juga dapat dicapai walau pun ekonomi hanya tumbuh rata-rata 5%, asalkan inflasi mencapai 7%. Sayangnya, inflasi yang tinggi merugikan orang miskin, karena angka inflasi di kelompok pendapatan rendah biasanya lebih tinggi dari angka inflasi di kelompok pendapatan tinggi.

Pertanyaannya adalah mampukah kita mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut? Pada 2009 ekonomi kita tumbuh dengan 4,5%. Pada tahun ini diperkirakan hanya 5,5%. Kalau proyeksi ini benar, maka dalam empat tahun tersisa (2011, 2012, 2013, dan 2014) ekonomi harus tumbuh ratarata 7,4% per tahun, melebihi target yang telah ditentukan.

Tampaknya Indonesia harus bekerja keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, seperti yang ditargetkan. Hal yang tidak kami inginkan adalah target pendapatan per kapita dicapai dengan angka inflasi yang tinggi. Bahkan, seharusnya kalau mungkin, target pendapatan per kapita dicapai dengan angka inflasi yang lebih rendah dari 5%.

Namun, inflasi yang lebih rendah berarti ekonomi harus tumbuh lebih tinggi dari ratarata 7% per tahun. Jadi, bagaimana caranya agar target pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita tersebut tercapai? Mungkin, kita tidak perlu terlalu risau dengan target pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Bukankah dua hal ini sekadar alat ke tujuan yang lebih tinggi, yaitu pengurangan angka kemiskinan dan perbaikan kehidupan masyarakat?

Dengan angka inflasi yang lebih rendah, misalnya 3% per tahun, pencapaian target pendapatan per kapita memang lebih susah. Namun, inflasi yang rendah ini jelas mempercepat penurunan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi belum tentu berkaitan dengan penurunan kemiskinan. Selama resesi global belum lama ini, ketika pertumbuhan ekonomi kita menurun, ternyata angka kemiskinan juga tetap menurun. Pada awal 2000-an, ketika ekonomi telah mulai tumbuh, tetapi masih tumbuh di bawah 5% per tahun, angka kemiskinan sudah mulai terus menurun.

Dengan kata lain, angka kemiskinan dapat terus menurun tanpa tergantung pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Presiden telah mencanangkan paradigma baru dalam pembangunan kita, yakni ekonomi berkeadilan. Memang, masih panjang jalan pelaksanaan paradigma ini. Namun, ini merupakan langkah yang tepat. Satu langkah sederhana yang juga dapat dimulai oleh Presiden adalah mengeluarkan statistik kemiskinan tiap tiga bulan sekali.

Setiap tiga bulan, Presiden tidak hanya mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi dan statistik ”ekonomi konvensional” lainnya, tetapi hendaknya juga mengumumkan statistik kemiskinan. Selain itu setiap bulan, pemerintah juga perlu mengeluarkan angka inflasi menurut kelompok pengeluaran untuk dapat memantau seberapa jauh kelompok miskin terkena dampak kenaikan harga.

Saya yakin Badan Pusat Statistik mampu melakukan dua hal tadi, yakni mengeluarkan statistik kemiskinan tiap tiga bulan dan angka inflasi menurut kelompok pengeluaran satu bulan sekali.

Filed under: Bahasa Indonesia, economy, , , , , , , , ,

3 Responses

  1. rahma says:

    Pak Aris,

    Saaya sungguh sangat berharap bahwa memang yang dimaksud Pak SBY itu memang ekonomi yang berkeadilan. Akan tetapi, kalau kita lihat, dari tahun ke tahun ketimpangan justru semakin besar di Indonesia. Strategi pemberantasan kemiskinan juga sifatnya masih memberi ikan, dan bukan memberi umpan & kail. Tidak mengherankan kalau Gini Index Indonesia juga memburuk: dari 37 (2001) menjadi 39.4 (2005) [CIA World Fact Book 2010]. Rasanya ekonomi berkeadilan ini masih jauh Pak, walaupun tentunya ini menjadi harapan kita bersama…

    • mletiko says:

      Mbak Rahma,

      Ketimpangan masih terjadi. Yang belum terukur, tetapi dapat dirasakan, adalah adanya gejala “global consumers, local earners”. Aspirasi konsumsi mendunia, dengan harga dunia. Penghasilan mengikuti standard lokal. Walau penghasilan naik, tetapi aspirasi dunia membuat orang tetap tidak puas. Entah bagaimana mengukur hal ini.

      Di Indonesia, masalah kemiskinan dari sisi konsumsi memang telah membaik. Selain ketimpangan, isu selanjutnya adalah kemiskinan yang bukan dari sisi konsumsi. Ini mencakup status kesehatan.

      Ekonomi berkeadilan memang masih jauh. Namun, tampaknya strategi itu menjanjikan suatu arah yang baik. Kita dapat membantu memberikan indikator pembangunan yang berkeadilan, agar strategi itu tercapai. Salah satunya, seperti yang saya sebut dalam tulisan itu, adalah menyajikan data statistik kemiskinan (termasuk koefisien gini) tiap tiga bulan sekali. Selain itu, setiap bulan mengeluarkan statistik inflasi menurut kelompok pengeluaran. Inflasi di kalangan miskin biasanya lebih tinggi daripada inflasi di kelompok orang kaya.

      Mungkin kita dapat menyarankan statistik yang lain lagi, yang dapat mengukur keberhasilan ekonomi berkeadilan.

  2. visudananda says:

    Saya ga ahli dalam hal perekonomian. Namun apapun itu seyogyanya bisa mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia khususnya dan Dunia umumnya. Selama azas BE VEG GO GREEN AND SAVE THE PLANET di jalankan. Ekonomi berbasis vegan, ekonomi yang hijau dan bertujuan untuk menyelamatkan dunia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Our Books

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 89 other followers

%d bloggers like this: