Mletiko!

29 Februari 2012

Pengunjung Mletiko yang budiman,

Pemerintah mencanangkan target pencapaian surplus 10 juta ton beras di tahun 2014. Salah satu kebijakan untuk mencapai target ini adalah dengan diversifikasi konsumsi pangan. Khususnya, orang Indonesia harus  dapat mengurangi konsumsi beras.

Pagi ini saya mendengar pemerintah berpendapat bahwa pengurangan  konsumsi beras akan menurunkan harga beras. Pemerintah kemudian berargumentasi bahwa akan terjadi surplus beras dengan harga murah. Kemudian, beras dapat diekspor.

Saya bingung,  ketahanan pangan dalam hal beras bertujuan untuk ekspor beras?

Mungkin ada sumbangan pemikiran dari pengunjung Mletiko.

Salam,

Aris

Filed under: Uncategorized

Aris  Ananta

Untuk Mletiko, 10 September 2011

Pemerintah, melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada tanggal 25 Agustus 2011 membuat keputusan untuk meningkatkan jatah produksi batubara bagi pasar domestik. Jatah ini naik dari  78,97 juta ton di tahun 2011 menjadi 82.,7 juta ton di tahun 2012, yang diperkirakan sebesar kira kira 25.0 persen dari seluruh produksi batu baru di Indonesian di tahun 2012.

Perusahaan pertambangan batu bara tampak tidak senang dengan keputusan ini. Mereka berebut untuk dapat mengekspor sebanyak banyaknya. Mereka ingin menikmati harga dunia yang jauh lebih mahal daripada harga dalam negeri.

Di sisi konsumen dalam negeri, suplai dalam negeri yang lebih besar berarti harga batubara yang lebih rendah.  Biaya produksi dalam negeri yang lebih murah. Konsumen juga menikmati barang yang lebih murah. Inflasi turun. Maka, dari sisi penggunaan batu bara di dalam negeri, kuota yang jauh lebih besar akan menguntungkan mereka, dan menurunkan inflasi di Indonesia.

Mana yang lebih penting, inflasi yang lebih rendah atau ekspor batubara yang meningkat?

Lagipula, kalau batubara terus diekspor dan kemudian habis, bagiamana dengan kebutuhan dalam negeri di masa depan? (*)

Filed under: Uncategorized

Aris  Ananta

MLETIKO, 17 Juli 2011

Dua tahun terakhir, 2010 dan 2011, beberapa teman makin rajin “menakut-nakuti” masyarakat , pejabat, dan wakil rakyat Indonesia mengenai bahaya peledakan kependudukan di Indonesia. Mereka mengatakan bahwa penduduk Indonesia amat mungkin meledak. Untuk menghindarkan peledakan penduduk itu, program Keluarga Berencana (KB) perlu digalakkan. Selama era reformasi, perhatian pada program KB sangat berkurang. Itu sebabnya, begitu kata teman teman  tersebut, jumlah penduduk Indonesia akan meledak, dan peledakan ini akan membahayakan pembangunan di Indonesia.

Namun, saya melihat bahwa masalah kependudukan di Indonesia saat ini sudah amat berbeda dengan masalah kependudukan di tahun 60-an, 70-an, atau 80-an. Di jaman itu, isu “peledakan penduduk” memang sangat relevan. Sekarang, isu itu sudah tidak relevan lagi. Kini, jumlah penduduk yang  besar justru merupakan modal pembangunan. Lihat China dan India yang jumlah penduduknya amat banyak. Sekarang mereka menjadi kekuatan ekonomi dunia yang ditakuti banyak orang di dunia.

Program KB memang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah di era reformasi. Kita perlu menggalakkan program KB lagi. Tetapi, tujuannya bukan lagi menurunkan angka kelahiran.  Angka kelahiran kita sudah rendah. Mau serendah apa? Kalau terus menurun, kita akan mengalami masalah kekurangan tenaga kerja seperti yang sudah dialami banyak negara seperti Jepang  dan Singapura.

Saya telah menulis mengenai dua hal ini di media massa. Berikut ini rangkuman dari beberapa tulisan tersebut. Secara umum, permasalahan dapat dibagi menjadi tiga hal utama: teori pembangunan,  pemahaman statistik kependudukan, dan penggalakan program KB.  Selain itu, saya sajikan pula apa yang menjadi isu kependudukan Indonesia masa kini, yaitu masalah peningkatan mobilitas penduduk, penuaan penduduk, dan pengeroposan penduduk. Read the rest of this entry »

Filed under: Uncategorized